Generasi Tua Muhammadiyah Dominasi Perolehan Suara

Yogyakarta (ANTARA) - Generasi tua mendominasi perolehan suara pemilihan 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 2010-2015, di Yogyakarta, Senin malam.

Seperti perkiraan beberapa kalangan, wajah-wajah lama dari kalangan generasi tua masih akan bercokol di jajaran pimpinan pusat (PP) organisasi Islam ini untuk periode lima tahun ke depan.

Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 di urutan teratas, diikuti Muhammad Muqodas, Malik Fadjar, dan Haedar Nashir dalam perolehan suara pada pemilihan 13 anggota pimpinan pusat organisasi ini pada muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta.

Sejak dimulai acara pemilihan anggota pimpinan pusat (PP) di Gedung Fahruddin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kedudukan Din tidak tergoyahkan di urutan teratas bersama Muhammadi Muqodas, Malik Fadjar, dan Haedar Nashir.

Penghitungan suara pemilihan 13 anggota PP Muhammadiyah pada muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah itu, disaksikan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Syafii Ma`arif, dan Ketua Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muktamar Muhammadiyah ke-46 Rosyad Shaleh.

Hingga berita ini diturunkan, ada 10 nama yang diperkirakan sudah masuk 13 anggota PP, yaitu selain Din, Muhammad Muqodas, dan Haedar Nashir, juga terdapat nama A Dahlan Rais, Abdul Mufti, Yuhanar Ilyas, Agung Danarta, Syafiq A Mugni, Fatah Wibisono, Marpuji Ali Agus Sukoco.

Din sudah mengantongi 649 suara, Moqodas 547, Malik Fajar 533, Haedar Nashir 462, dan A Dahlan Rais 455 suara. Sedangkan lainnya urutannya masih saling kejar.

Terbuka penambahan

Namun, sebelumnya Ketua Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat (PP) Muktamar Muhammadiyah ke-46 Rosyad Shaleh mengatakan terbuka peluang penambahan enam anggota PP organisasi ini untuk periode 2010-2015, dari 13 menjadi 19 orang.

"Tentunya, jika memang oleh para muktamirin dirasakan perlu. Semua tergantung dari 13 anggota PP terpilih periode 2010-2015, yang akan ditentukan Senin malam," kata Roshad Shaleh di sela kegiatan Muktamar di Gedung Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin malam.

Menurut dia, yang menentukan penambahan anggota PP Muhammadiyah adalah 13 anggota PP yang terpilih.

Ia menjelaskan penambahan tersebut bisa dilakukan karena ketentuannya ada. Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi Ormas Islam tertua itu memang menghendaki demikian, sesuai dengan perkembangan.

"Bisa saja personelnya datang dari organisasi Islam yang berinduk ke Muhammadiyah maupun organisasi pemudanya," katanya.

Tetapi, kata dia, tidak juga harus diambil dari 39 calon anggota PP Muhammadiyah. Bisa diambil dari luar.

"Tergantung dari muktamirin dan kemauan dari 13 anggota PP yang terpilih nanti," katanya.

Usulan penambahan enam anggota PP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 sehingga menjadi 19 orang, datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 Din Syamsudin.

Namun, usulan tersebut dinilai beberapa kalangan, akan membuat roda organisasi ini tidak efektif.

"Bahkan dapat membuat koordinasi antara pusat dan daerah tidak efisien, karena organisasi akan semakin `gemuk`," kata pengamat ormas Islam, Ahmadsyah Rizaldi.

Din Syamsudin mengusulkan agar anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 ditambah dengan alasan perkembangan zaman.

"Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah untuk ikut memecahkan permasalahan umat semakin banyak. Agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan penambahan anggota PP Muhammadiyah untuk periode berikutnya," katanya.

Menurut Ahmadsyah Rizaldi yang pernah menjadi anggota Hizbul Wathon (HW) ini, hal itu mencerminkan kelemahan kepengurusan lama.

Koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan lancar, sehingga untuk memperbaikinya dilakukan dengan cara menambah anggota PP Muhammadiyah.

"Anggota PP Muhammadiyah seharusnya lebih fokus pada tugas pengambil kebijakan. Bukan menambah anggota PP. Jika tantangan ke depan memang berat, yang harus disempurnakan dan dibenahi adalah sub-organisasinya, atau ditambah," katanya.

Ahmadsyah Rizaldi yang juga aktif dalam dunia pendidikan dan menjadi pengurus Yayasan Kedokteran YARSI itu memberi masukan agar anggota PP Muhammadiyah tidak ditambah.

Untuk itu, ia mengimbau kepada para peserta muktamar (muktamirin) di Yogyakarta agar lebih kritis terhadap usulan yang diwacanakan dalam persidangan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memang luas, tetapi bukan berarti dengan pengurus PP yang ada sekarang tidak efektif, tetapi koordinasinya antara pusat dan daerah yang belum mantap.

Tambahannya dari Aisyiyah

Sementara itu, Azyumardi Azra mengusulkan agar perempuan dari Aisyiyah dapat menempati keenam anggota tambahan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah seperti yang diusulkan Ketua Umum Din Syamsuddin, beberapa waktu lalu.

"Sebelumnya, Pak Din mengatakan tambahan enam orang pimpinan itu dimungkinkan. Sehingga sebaiknya enam orang tersebut berasal dari Aisyiyah. Saya pikir, figur-figur dari Aisyiyah punya kemampuan," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di sela Muktamar ke-46 Aisyiyah, di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, tidak adanya satu pun figur perempuan di dalam 39 calon anggotaPP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 patut disayangkan, karena menunjukkan kemunduran, atau setidaknya organisasi ini masih jalan di tempat.

Kondisi tersebut, kata dia, juga menunjukkan bahwa kepemimpinan kolektif Muhammadiyah kurang memiliki kepedulian terhadap kepemimpinan perempuan.

"Padahal, figur-figur di Aisyiyah memiliki potensi untuk bisa menduduki kepemimpinan di Muhammadiyah. Banyak figur yang kemampuannya sudah diakui secara nasional, bahkan internasional. Sebut saja seperti Ibu Chamamah (Siti Chamamah Soeratno, Ketua Umum PP Aisyiyah)," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya penciptaan kesempatan agar para perempuan dapat masuk menjadi anggota PP Muhammadiyah, dan sosialisasi di internal Muhammadiyah.

"Percepatan pengarusutamaan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah harus dipercepat dan ditingkatkan, sehingga Muhammadiyah bisa lebih mengemuka di tingkat nasional dan Internasional, karena salah satu kekuatan Islam adalah perempuan," katanya.

Sementara itu, Ketua PP Aisyiyah Masyitoh Chusnul mengatakan penambahan enam anggota PP Muhammadiyah dari kalangan perempuan tidak akan menggusur kepemimpinan 13 calon anggota PP Muhammadiyah.

"Jika tidak bisa keenamnya perempuan, maka tiga anggota perempuan saja kami sudah bersyukur," katanya.

Permasalahan kesiapan perempuan dalam pemimpin Muhammadiyah, menurut dia belum pernah dibuktikan.

Selamatkan bangsa

Masih terkait Aisyiyah, persyarikatan perempuan Muhammadiyah ini meyakini keluarga sakinah merupakan solusi untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kerusakan akibat perubahan global.

"Program keluarga sakinah sudah lama dilakukan di seluruh akar rumput Aisyiyah, dan pengembangan program tersebut akan terus dibahas dalam muktamar ke-46," kata Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyiyah Susilaningsih, di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, keluarga sakinah di mata Aisyiyah adalah adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta orang tua dan anak-anak sehingga seluruh anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.

"Di dalam keluarga sakinah, posisi suami dan istri adalah sama-sama sebagai pendamping," katanya.

Aisyiyah telah menetapkan enam prinsip keluarga sakinah, yaitu ketuhanan, keluarga luas, kesetaraan, keadilan, keberhakan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera.

"Setiap anggota keluarga sakinah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarga inti, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan kerabat dekat dari keluarga suami dan istri," katanya.

Pembinaan keluarga sakinah di wilayah dilakukan dengan dasar situasi dan kondisi dari masing-masing wilayah.

Pembinaan keluarga sakinah di Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dilakukan mulai dari bimbingan pranikah hingga menjadi keluarga muda.

"Kami melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk melaksanaan program-program itu seperti kantor urusan agama, dan rumah sakit," kata Ketua PDA Kabupaten Malang Rukmini.

Sejumlah kegiatan pembinaan keluarga sakinah di Malang di antaranya adalah bibingan pra nikah, membuka kuliah nikah selama dua bulan, sekolah ibu, bina keluarga muda, dan pelatihan konseling sebaya untuk remaja.

Ranah hukum Muhdi

Muhammadiyah tidak mau mencampuri ranah hukum yang dialami Muhdi Pr terkait dengan masuknya dia menjadi calon tetap anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Kami sangat menghormati supremasi hukum, dan ketika beliau dinyatakan tidak bersalah, maka bisa saja mejadi calon tetap anggota PP Muhammadiyah," kata Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah Abdul Mukti kepada pers, di sela Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, di Yogyakarta, Senin.

Mantan direktur IV BIN Muhdi Pr masuk dalam calon tetap anggota PP Muhamadiyah, sekalipun dia diduga terkait dengan meninggalnya aktivis HAM Munir.

Namun, keputusan hukum menyatakan Muhdi tidak bersalah atas kasus meninggalnya Munir.

Menurut Mukti, masuknya Muhdi sebagai calon tetap anggota telah memenuhi syarat administrasi, mengingat yang bersangkutan telah menjadi anggota sejak 2006.

"PP Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa Muhdi telah memenuhi syarat menjadi calon tetap anggota, dan beliau memang dicalonkan," katanya.

Sekalipun Muhdi dinyatakan tidak bersalah, kata dia, jika nanti ternyata ada bukti baru yang membuat jadi terhukum, maka Muhammadiyah tidak akan melindunginya.

"Kami tidak akan membabi-buta dengan melindungi orang yang bersalah secara hukum, dan itu sebagai bentuk menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Mukti.

Muhdi Pr saat ini di Muhammadiyah menjabat ketua PP Tapak Suci sejak 2005 hingga sekarang, serta ketua Dewan Penyantun SD Muhammadiyah Sleman.