Sabtu

Diorama Panggung Ideologi Negara

Dalam proses perebutan kontinuitas ideologi sebuah negara, diperlukan keberlanjutan generasi terus-menerus untuk memenangkan kontes panggung kenegaraan ini. Maka tidak bisa dinafikan lagi kalau perguliran kaderisasi antara satu stock generasi ke stock generasi selanjutnya harus terus dilakukan untuk dapat tetap berdiri dipentas tersebut.

Tidak hanya sampai disitu, kapabilitas setiap generasi penerus pun harus lebih ditingkatkan lagi untuk tetap mempertahankan daya tawar ideologinya. Hanya ideologi yang dapat mengkombinasikan keberlanjutan dan daya kompetisinya lah yang dapat bertahan jauh lebih lama.

Generasi tanpa ada komando pemimpin adalah bagai anak ayam yang lepas dari kandangnya. Mereka mungkin bisa berkembang sendiri, namun gerakannya tidak bersifat efektif dan masif karena tidak terorganisasi dengan baik. Disinilah peran seorang pemimpin menjadi sangat penting. Karena dialah yang nantinya melakukan mobilitas generasi-generasi penerusnya di berbagai sektor publik, dan privat. Dia jugalah yang akan melakukan mobilitas pengikutnya secara vertikal maupun secara horisontal.

Untuk itu, proses kepemimpinan tidak boleh dipandang sebelah mata atau serampangan. Dengan menjadi seorang pemimpin, maka dia akan dengan mudah membuat dan mengarahkan kebijakan negeri ini agar dapat sesuai dengan apa yang telah dia ideologikan.

Pemimpin bangsa yang baik harus dipersiapkan sedini mungkin. Banyak para kelompok ideologi yang melirikan pandangannya pada mahasiswa kampus sebagai sasaran yang empuk untuk direkrut dan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Harapannya, mereka mampu mengusung ideologinya dimasa depan nanti.

Mahasiswa adalah kaum elite yang memiliki paradigma berbeda alih-alih masyarakat seperti biasanya. Disana mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga menyebabkan mereka memiliki modal yang besar untuk melakukan mobilisasi secara vertikal, yang akhirnya mengantarkan mereka ke posisi-posisi strategis sebagai penentu kebijakan.

Jika menilik kehidupan mahasiswa Indonesia saat ini, tampaknya mahasiswa Indonesia terbagi menjadi beberapa tiga kelompok utama. Yang pertama adalah golongan idealis. Golongan idealis adalah golongan yang memiliki pemahaman ideologi kenegaraan yang baik sehingga mereka menyadari sekali peran mereka sebagai calon generasi masa depan (iron stock), penjaga nilai-nilai (guardian of value), dan agen perubahan (agent of change) ideologi yang mereka pegang. Mereka tidak hanya berkata dan beretorika di kampus mereka saja, namun mereka bergerak nyata lewat kompetensi yang mereka miliki untuk memperjuangkan ideologinya. Bisa dengan turun ke jalan, dengan berdiplomasi secara lisan, atau bisa juga dengan media tulisan.

Golongan yang kedua adalah golongan oportunis. Golongan ini adalah golongan pandai memanfaatkan waktu atau peluang berdasarkan sumber daya atau kapabilitas yang dimilikinya demi tujuan yang mereka inginkan, namun dengan cara yang tidak etis.

Pemahaman ideologi mereka mungkin sama dengan golongan idealis, namun mereka mencari kesempatan dalam kesempitan dan keuntungan untuk dirinya saja. Mereka akan memanfaatkan pemahaman ideologi mereka, hanya dan hanya jika sama atau setidaknya mendekati tujuan mereka. Jadi ketika mereka bergerak atas nama rakyat, mereka sangat memperhitungkan untung atau rugi yang akan mereka dapatkan.

Golongan yang terakhir adalah golongan apatis. Golongan ini benar-benar kehilangan simpati, ketertarikan, dan antusiasme terhadap suatu ideologi. Mereka sama sekali tidak peduli terhadap gerakan mahasiswa yang ada dikampusnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya golongan ini, diantaranya adalah ketidakfahaman mereka atas berbagai ideologi kenegaraan dan yang kedua adalah trauma pikiran mereka akibat realita pergerakan mahasiswa yang cenderung anarkis dan keras.

Dengan demikian, pemimpin kelompok ideologi suatu bangsa perlu dengan cermat memilih dan memilah golongan-golongan mahasiswa mana yang berpotensi menjadi generasi pengganti mereka. Karena di dunia pasca kampus, merekalah yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan nanti. Dan kesalahan memilih pemimpin masa depan, akan memberikan kesalahan berdampak sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kurikulum dan pembelajaran terstruktur dari kelompok ideologi tersebut, calon pemimpin diasingkan dari komunitas masyarakat sekitarnya, untuk melakukan proses pembersihan paradigma dan karakter lama akibat pengaruh buruk lingkungannya, sehingga dapat menjadi paradigma dan karakter baru. Kemudian diharapkan mereka dapat kembali ditebar dan ditabur kembali kedalam lingkungan masyarakat untuk memberikan pengaruh disana.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks interaksi bangsa-bangsa, jumlah penduduk yang fantastis dengan tingkat pendidikan dan kualitas pola pikir yang sedang-sedang saja, sumber daya alam melimpah dengan penguasaan teknologi yang alakadarnya, birokrasi yang koruptif, kesenjangan antar-strata social dan antar wilayah yang parah, dan lebih dari segalanya, merupakan komunitas muslim terbesar di dunia.

Maka, kata John Perkins, kita adalah salah satu cerita sukses the economic hit team Negara adidaya, dan bukannya tidak mungkin akan disusul the jackals dan invasion. Melihat berbagai kompleksitas masalah bangsa ini, hanya kelompok ideologi yang mampu melakukan transformasi negara saja yang mampu meningkatkan kualitas negara ini menjadi lebih baik dan bermartabat.

Hanya kelompok ideologi yang berlandaskan kebenaranlah yang akan memenangkan diorama panjang kompetisi ini. Karena kebenaran sesuai dengan fitrah manusia. Dan manusia lebih mudah menerima kebenaran. Kelompok ideologi yang tersusupi kepentingan segolongan tertentu, tidak akan menang karena lambat laun, pasti rakyat akan segera sadar dan mengetahui kebobrokan sistem ideologi mereka karena ideologi kebenaran akan mengupas rahasia tersebut. Dan ini hanyalah masalah waktu.

Bidang Hikmah 2010/2011

Kontrak Politik Direvitalisasi Lagi

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Pertemuan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (8/3) sore di Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, menyepakati partai berlambang pohon beringin itu tetap berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Namun, untuk memperteguh koalisi di pemerintah dan legislatif, keduanya menyepakati untuk merevitalisasi kontrak politik antara Partai Golkar dan partai-partai politik koalisi lainnya yang mendukung pemerintah.

"Revitalisasinya seperti apa, saya belum tahu. Saya hanya bergabung setelah selesainya pertemuan empat mata antara Presiden dengan Pak Ical. Yang jelas, jelas Partai Golkar akan tetap berada dalam koali si dan akan dilakukannya revitalisasi dalam koalisi," tandas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Kompas di Jakarta, Selasa petang.

Ditanya mengenai kelanjutan isu reshuffle kabinet dari pertemuan keduanya, Djoko mengaku tidak tahu menahu. Saya, kan, tidak ikut pertemuan, hanya masuk di akhir pertemuan. Jadi, tidak tahu soal reshuffle, kelit Djoko.

PAN Bersyukur

Adapun menurut Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga Ketua DPP Partai Amanant Nasional Hatta Radjasa, pihaknya meras a bersyukur Partai Golkar tetap bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar Partai Golkar tetap menjaga koridor yang sama untuk tetap menjaga soliditas dalam prinsip dengan partai koalisi pemerintah lainnya.

"Koridor itu tidak perlu dirumuskan satu per satu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, sebuah garis maya yang disepakati bersama di antara partai-partai koalisi lainnya, termasuk Partai Golkar. Nah, di situlah sikap kenegarawanan kita sebagai pol itisi dalam wadah koalisi diuji," tandas Hatta lagi.

Tentang revitalisasi dalam kontrak politik partai-partai pendukung pemerintah, Hatta mengaku belum tahu. Tentu, Presiden Yudhoyono akan membicarakannya lagi bersama-sama dengan partai-partai politik koalisi lainnya tentang hal itu, tambahnya.

Hatta mengaku belum tahu mengenai rencana pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti halnya pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadi, saya juga tidak tahu soal reshuffle kabinet, lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, selain bersepakat Partai Golkar tetap berada dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Golkar juga menginginkan adanya kesepakatan politik baru dalam kontrak politik yang akan menegaskan adanya jaminan Partai Golkar untuk tetap dapat mengkritisi pemerintah di legislatif.

Bagi Partai Golkar, pertemuan itu seperti sebuah antiklimaks bagi kisruh politik reshuffle yang ternyata hanya gertak sambal belaka. Sebab, seperti kami duga, Presiden itu tidak akan melepas Partai Golkar demi untuk kestabilan pemerintahannya, kata Bambang lagi.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Jumat

Ketika Rakyat Tidak Puas dengan Kinerja Wakil Rakyat di DPD/DPR/MPR, Rakyat Bisa Menarik Wakil Mereka Kembali

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Di dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif itu terpisah dengan legislatif dan tidak ada status yang tumpang tindih antara dua (2) badan tersebut. Dalam sistem presidensial, ketika presiden (selaku pemimpin eksekutif) melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan melalui pemakzulan dari badan legislatif. Tetapi, badan legislatif tidak bisa dimakzulkan oleh badan eksekutif.

Yang ingin saya sampaikan adalah dikalau kita sebagai rakyat tidak puas dengan kinerja rakyat di DPR/DPD/MPR (karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal), sebenarnya ada cara untuk menarik mereka kembali karena sudah tidak mewakili aspirasi rakyat. Di UUD 1945 ada beberapa pasal tentang pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, tetapi saya kurang tahu apakah ada juga pasal tentang cara penarikan anggota DPR, DPD dan MPR. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan petunjuk. Dan kalau misalnya tidak ada, saya menghimbau kepada wakil rakyat di legislatif untuk rendah hati mau memasukkan pasal ini untuk memperkuat integritas “check and balance”.

Sebagai informasi saja, negara-negara seperti Amerika Serikat, Filipina dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah mempunyai model sistem presidensial yang sama dengan Indonesia. Dengan dari itu, saya bica memberikan contoh dimana anggota legislatif bisa ditarik:

· Semua anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang dipilih di wilayah mereka masing-masih. Dengan begini, misalnya anggota A berasal dari daerah pemilihan B, jadi masyarakat dari daerah pemilihan B bisa mengajukan petisi dengan membutuhkan tanda tangan sebesar mayoritas dari daerah pemilihan (biasanya persentase tertentu dari pemilih dalam PEMILU terakhir).

· Kalau sudah mencapai mayoritas, KPU akan menggelar PEMILU untuk mengetahui apakah penarikan diperlukan apa tidak (dengan jawaban “Ya” atau “Tidak” di surat suara). Dan kalau benar masyarakat di daerah sudah tidak percaya, lalu KPU akan menarik anggota legislatif tersebut dan menyelenggarakan PEMILU lagi untuk mencari wakil rakyat yang baru di wilayah tersebut.

Mungkin dari sini saja, kita bisa lihat prosesnya akan lama dan sulit. Secara historis juga, belum ada penarikan wakil rakyat yang sukses.

Jadi kalau kita sudah melihat wakil rakyat yang tidak mewakili aspirasi rakyat, kita bisa menggunakan hak petisi penarikan. Sekali lagi, opini ini bukan bermaksud untuk menghasut atau politisasi, tetapi untuk pencerahan buat kita semua bahwa rakyatlah sebenarnya yang paling kuasa di dalam menentukan mana yang terbaik untuk bangsa. Jadi seharusnya kita semua bisa lebih waspada dengan kinerja badan legislatif dan eksekutif karena kita bisa meminta para anggota legislatif untuk memakzulkan anggota eksekutif, dan kita bisa juga menarik anggota legislatif.

Semoga bermanfaat.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

DPR = Dewan Penghianat Rakyat

DPR = Dewan Penghianat Rakyat
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Sudah menjadi perbincangan memuakan klo soal DPR. Terutama atas sikap yang sama sekali tidak pro rakyak membuat masyarakat Benci dan dan kehilangan sosok figur Pemerintah.

DPR yang secara fungsional menjadi wakil rakyat untuk membawa keadilan dan kesejahteraan rakyat ternyata hanya mementingkan NAFSU dan PERUT sendiri saja. hal ini bukan sebuah Fitnah atau tuduhan tanpa dasar.

Seperti yang saat ini banyak di informasikan di media tentang rencana Pembangunan Gedung DPR yang awalnya di niatkan berukuran 111 m2 untuk setiap ruangan dengan Kolam renang, Tempat SPA dan ruang istirahat yang cukup. Lah ini mau kerja atau mau Besarin Perut?

Rencana awal gedung itu akan menghabiskan dana 1,8 Triliun Rupiah dan saat masyarakan memprotes karena biaya tersebut terlalu mahal. DPR mendiskon menjadi 1,38 Triliun saja saat ini.

Sedangkan kisaran anggaran untuk tiap2 ruangan DPR kisaran menghabiskan dana sekitar 800 Juta belum termasuk Mebel dan laptop (Detiknews.com 5/4/2010).. bener bener deh, padahal dengan setengah dari dana tersebut yang notabene untuk perorangan bisa untuk membuatkan 10 rumah sederhana untuk para gelandangan.

Awalnya nyaris tak ada penolakan dari Para Anggota DPR terkait rencana tersebut. Namun belakangan ini, beberapa Fraksi berbalik arah. Tidak aneh, karena Mereka hanya mementingkan Citra di mata masyarakat.

Pasalnya, kalau perubahan itu muncul pada awal perencanaan tersebut. mungkin masyarakan akan mengacungi 4 Jempol untuk yang menolak. Tapi karena mereka berubah fikiran atau berubah Topeng tatkala berbagai komponen masyarakat rama ramai memprotes hal tersebut..

Meski Demikian, beberapa anggota DPR tetep ngotot mempertahankan Rencana yang tidak Pro Rakyat itu termasuk Ketua DPR Marzuki Alie yang bersikeras bahwa rencana tersebut sudah melalui prosedur. Ia jurtru mempersoalkan terhadap Fraksi2 yang berubah sikap dalam masalah itu (Republika 5/4/2011).

Lebih dari itu Ketua DPR Marzuki Alie menilai bahwa Rakyat tidak perlu di ajak bicara terkait dengan proyek gedung baru tersebut. Karena mereka tidak paham. “ini cuma orang orang elite yang paham yang bisa membahas ini (pembangunan gedung baru), raykyat biasa tidak bisa di bawa”.. ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR. Jakarta, Jum’at (1/4/2011) (inilah.com 5/4/2011)

DPR = Dewan Penghianat Rakyat ?

Apakah Itu terlalu Kasar buat mereka?

saya rasa tidak, karena hal ini tidak terjadi untuk pertama kali. Dengan melihat kondisi Rakyat yang sangat kesusahan untuk mencari sesuap nasi. Pemerintah khususnya DPR malah enak enak makan uang HARAM milik rakyat.

Pelantikan DPR Terpilih periode 2009-2014 menghabiskan dana RP. 11 Miliar hanya untuk acara 2 jam saja (Metro TV (7/9/2009) dana tersebut berasal dari KPU

Pembuatan PIN DPR menghabiskan dana Rp. 5 juta/anggota.

Masih di Acara pelantikan tersebut, Setjen DPR menganggarkan Rp. 26 miliar atau sekitar Rp. 46,5 juta/anggota untuk biaya pindah tugas (tiket keluarga anggota Dewan dan biaya pengepakan) bagi anggota terpilih yang baru dari luar jakarta (kompas.com 9/9/2009

Belum menunjukan kinerjanya, DPR Plesiran ke Eropa dengan alasan study banding. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Yuna Farhan, setiap kali kunjungan keluar negeri tiap anggota mendapatkan uang saku sebesar Rp. 20-28 Juta dan uang representasi US $ 2.000 (sekitar Rp. 20 juta saat itu).

Dana Plesiran DPR ini membengkang dari rencana Rp. 20,9 Triliun dalam RAPBN 2011 menjadi 24.5 triliun dalam APBN 2011. Menurut FITRA (Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran) Belanja Perjalanan terus membengkak setiap tahunya. (republika 17/1/2011)

Apapun alasanya, terjadinya pembengkakan tersebut atas dasar Persetujuan DPR.. Dan pada saat tersebut, sangat jelas sekali bahwa anggaran tersebut jauh lebih besar dari anggaran JAMKESMAS 2011 yang hanya sebesar 5,6 triliun. Bahkan menurut analisa FITRA, pemerintah justru memangkas fungsi kesehatan dari 19,8 triliun Rupiah di APBN 2010 menjadi 13,6 triliun rupiah di APBN 2011. Anggaran tersebut di alokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp. 209,5 miliar. Padahal secara Data di indonesia terdapat 4,1 Juta balita mengalami gizi buruk.. Artinya sekitar Rp. 50.000/balita/tahun atau sekitar Rp. 4.000/balita/bulan.

Disamping itu, seperti di ketahui bahwa akhir 2010 tercatat masih ada 31.02 juta jiwa penduduk miskin di negeri ini.

Alasan penghematan Anggaran, pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal Secara Logika dengan adanya BBM naik, harga barang kebutuhan pasti akan naik.. siapa yang rugi?

Bukan hanya itu, DPR sering kali tidak peduli dengan Kepentingan rakyat. Seperti DPR mengeluarkan UU migas, UU SDA, UU Listrik, UU penanaman modal, UU BHP, UU Minerba dll. yang justru berpotensi menyengsarakan rakyat. Pasalnya UU tersebut sarat dengan nuansa Liberalisme ekonomi. Muara dari liberalisme Ekonomi adalah penyerahan kedaulatan atas sumberdaya alam milik rakyat kepada pihak asing.

Oleh karena itu jangan aneh jika 90% energi telah di kuasai oleh pihak asing.

Tidak ada Iman bagi orang yang tidak amanah (HR Ath Thabrari)

Dikutip dari Berbagai sumber : Buletin dakwah Al-Islam, detiknews, kompas, inilah.com, republika

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

1.001 Masalah Partai Politik...

(sumber : www.kompas.com)

Undang-Undang Partai Politik boleh saja berganti setiap musim pemilihan umum. Syarat pendirian parpol pun dipandang semakin sulit. Namun, kontribusi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh panggang dari api. Partai politik dinilai masih gagal menyejahterakan rakyat.

Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik (parpol) yang telah berada di bumi Nusantara sejak puluhan tahun silam masih dililit persoalan klasik dan tak kunjung tuntas. Pertama, parpol dianggap masih memiliki problem ideologi, visi, dan haluan politik.

"Ideologi bukan hanya tidak jelas dan tidak dirumuskan secara spesifik, tetapi juga sekadar dokumen tertulis untuk memenuhi persyaratan undang-undang," kata Syamsuddin pada Sarasehan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Media Massa, LSM, dan Ormas bertajuk "KPU Menyongsong Pemilu 2014" di Jakarta, Senin (28/1/2011).

Sebagian besar parpol juga dinilai tidak memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik. Tak hanya itu, dari sisi komitmen, parpol dipandang hanya bekerja menjelang pemilu dan "tidur panjang" di antara dua pemilu sehingga tak terbangun format relasi yang melembaga dengan konstituen. Ada pula problem institusionalisasi dan representasi.

"Parpol belum berfungsi sebagai 'jembatan' kepentingan rakyat dan pemerintah. Selain itu, suara keras dan 'vokal' parpol juga belum tentu merupakan suara dan aspirasi rakyat," katanya.

Kepemimpinan pun menjadi persoalan klasik lainnya. "Kepemimpinan personal lebih melembaga ketimbang kepemimpinan institusional. Dalam hal kaderisasi, sebagian besar parpol tidak memiliki sistem yang jelas sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarki," katanya.

Problem relasi dengan konstituen pun dipandang masih saja terjadi. "Karena lemahnya komitmen ideologis, kepentingan (interest) belum menjadi dasar relasi antara parpol dan konstituen sehingga elite parpol cenderung mengingkari konstituen dengan cara transaksional, yakni membeli dukungan dan memanipulasi sentimen kultural, terutama agama, untuk memobilisasi dukungan," katanya.

Tak hanya itu, problem moralitas pun masih melilit parpol. Pada masa lalu parpol merupakan wadah untuk mengabdi kepada bangsa, tetapi saat ini parpol dipandang menjadi sarana untuk mengambil kepentingan tertentu.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Rabu

HIPPI: SBY Harus Kendalikan Kegaduhan Politik

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama aparat keamanan dan penegak hukum dapat segera mengendalikan dan mencegah terjadinya eskalasi politik yang tidak produktif dan menimbulkan kecemasan masif.

Harapan itu disampaikan melalui Ketua Umum DPP HIPPI Ismed Hasan Putro kepada Kompas di Jakarta, Minggu (20/3/2011) malam.

"Adanya serangkaian teror bom surat dan bom lainnya, ketidakpastian reshuffle kabinet, konflik horizontal akibat Ahmadiyah dan kabar kabur kawat diplomatik yang dimuat situs Wikileak dan diberitakan The Age dan The Sydney Morning Herald di Australia, merupakan masalah-masalah yang menimbulkan pertanyaan pelaku pasar dan calon investor yang hendak berinvestasi di Indonesia," tandas Ismed.

Oleh sebab itu, menurut Ismed, Presiden Yudhoyono harus dapat memberikan ketegasan dan kepastian tentang terkelolanya dengan baik keamanan dan kenyamanan bagi investor. "Jadi, pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan negara dna konsisten menjalankan komitmen untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan menyejahterahkan rakyatnya," tambahnya.

Presiden Yudhoyono, lanjut Ismed, saatnya sekarang ini untuk mencegah terjadinya krisis pangan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), terhambatnya pasokan losgistik nasional maupun pangan anta rpulau Sumatera dan Jawa. Termasuknya, kurangnya pasokan gas dan BBM di sejumlah daerah sehingga menimbulkan guncangan harga yang sangat membebani rakyat.

"Mendesak bagi pemerintah juga untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi yang lebih baik antarkementerian. Percepatan program reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 7 persen, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," demikian Ismed.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Jumat

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Peristiwa teror bom kepada tokoh pluralisme Ulil Abshar Abdalla lebih bernuansa politik dibandingkan agama.

"Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004."

-- Usman Hamid

Sejumlah alasan dikemukakan Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, Rabu (16/3/2011).

"Terlalu transparan pengirim bom mengungkapkan identitasnya dalam surat. Ia secara jelas menyatakan siapa diri, alamat, serta latar belakangnya," papar Usman.

Padahal, lanjutnya, pelaku teror biasanya tidak ingin identitasnya diketahui. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya karena motif agama yang merujuk pada surat masih bersifat prematur.

"Dalam satu-dua tahun terakhir, Ulil lebih aktif dalam bidang politik," kata Usman, merujuk posisi Ulil yang juga menjadi salah satu Ketua Partai Demokrat bikinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman tidak menafikan kemungkinan motif mengaburkan isu pokok, semisal, kekisruhan politik berada di balik peristiwa teror bom tersebut. "Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004," jelasnya.

Pemberitaan sensitif belakangan ini terkait masalah pemerintahan dan politik, menurutnya, bisa diduga sebagai alasan untuk mengalihkan isu. "Akhirnya, yang menjadi sorotan saat ini seolah-olah ada konflik yang menghadap-hadapkan aktivis prodemokrasi dengan kelompok garis keras agama," ungkap Usman.

Ia menekankan pula, pilihan waktu teror bisa menegaskan siapa di balik peristiwa ini. "Namun, kita tidak boleh gegabah menuduh pihak tertentu," pungkasnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Senin

MILAD IMM

selamat merayakan hari jadi IMM (ikatan mahasiswa muhammadiyah)...

semoga rahmat berkat ilahi melimpahi perjuangan kita semua..

IMM JAYA,,IMM JAYA,,IMM JAYA

Rabu

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Ketua DPP bidang Ekonomi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan bahwa sikap politik partainya tidak akan berubah. PDI-P akan tetap berada sebagai oposisi pemerintah sesuai dengan keputusan kongres di Bali pada April 2010. "Berada di luar pemerintahan dan kita jadi kekuatan penyeimbang untuk terus bekerja mempercepat proses kesejahteraan rakyat," kata Arif seusai menghadiri diskusi diskusi "Setgab : Bubar Gerak, Jalan!" di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Dia juga menegaskan bahwa semua kader PDI-Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri terikat dengan kesepakatan kongres untuk berada dalam kubu oposisi.

Hal tersebut disampaikan Arif menanggapi evaluasi koalisi pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak di parlemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu para pimpinan partai untuk membicarakan format ulang koalisi.

Dengan PDI-P, Presiden bertemu Puan Maharani selaku ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. Terkait isi pertemuan Puan dengan Presiden, Arif enggan berkomentar. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut akan dibicarakan di level DPP. Tegasnya, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan di luar pemerintahan, mengingatkan target-target pemerintah. "Kita berikan alternatif kebijakan, kita ingatkan target pemerintah tidak impor beras, mengapa sekarang impor beras?" lanjut Arif.

Menurutnya, bekerja mencapai target penurunan kemiskinan lebih penting ketimbang meributkan jatah kursi di kabinet. "Tapi kita akan bekerja terus, ini bukan masalah masuk kabinet atau tidak tapi bagaimana membangun Indonesia bersama," ujarnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

KESOMBONGAN SISTEM DEMOKRASI

Dewasa ini pihak penguasa dunia telah berhasil mempromosikan sistem hidup mereka, yakni Demokrasi, kepada seluruh negara yang ada di dunia, kecuali sedikit sekali yang masih mempertahankan sistem Kerajaan. Itupun sambil sistem Kerajaan yang tersisa hanya berjalan secara sangat seremonial dan simbolik. Sedangkan di dalam sistem sosial-politik riilnya, mereka memberlakukan sistem Demokrasi. Di antara contohnya ialah Kerajaan Malaysia, Kerajaan Britania Raya serta Keemiran Qatar.

Sistem demokrasi bertumpu kepada rakyat sebagai pemangku kedaulatan. Sedangkan sistem kerajaan bertumpu kepada kedaulatan di tangan satu orang, yaitu sang raja atau emir. Kedua-duanya jelas tidak on-line dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kedaulatan sepenuhnya di tangan Allah. Oleh karena itu pemimpin di dalam masyarakat Islam dijuluki Khalifah alias wakil. Seorang khalifah tidak dibenarkan untuk memimpin dengan anggapan bahwa dirinyalah yang berkuasa penuh. Ia harus selalu mengingat bahwa yang berkuasa pada hakekatnya Allah dan jika dirinya ingin dinilai memimpin dengan amanah berarti ia harus tunduk sepenuhnya kepada Hukum dan Kekuasaan Allah. Seorang khalifah tidak dibenarkan menjadi penentu legal dan illegalnya suatu urusan. Sebab penentuan akan hal ini sepenuhnya hak Allah. Dalam sistem kerajaan maka raja adalah penentu benar-salahnya suatu urusan.

Sehingga pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab seorang wanita memprotes kebijakan beliau yang memerintahkan kaum wanita agar membatasi nilai mahar yang ditetapkan kepada lelaki yang datang melamar. Alasan pembatasan itu, menurut Umar, karena sedang terjadi resesi ekonomi (masa paceklik). Lalu wanita tadi membacakan ayat Al-Qur’an di mana Allah memberikan kebebasan wanita untuk menetapkan nilai maharnya ketika dilamar. Maka Khalifah Umar langsung bekata: ”Astaghfirullah... Wanita itu benar dan Umar salah. Dengan ini saya cabut kebijakan yang baru saja saya keluarkan!” Subhanallah....! Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi rela mencabut kebijakan yang baru saja ia keluarkan hanya karena protes seorang warga-negara berupa seorang wanita! Tetapi, masalahnya di sini ialah bahwa wanita tersebut ber-hujjah dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga sang khalifah tidak bisa bersikap selain tunduk kepada hujjah wanita tersebut. Sebab pada hakikatnya Umar bukan sedang tunduk kepada wanita itu, melainkan ia tunduk kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Benar. Hal ini selaras dengan arahan Allah mengenai bagaimana sepatutnya seorang yang menjadi bagian dari ulil amri minkum memimpin masyarakat.

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri minkum (para pemimpin di antara kalian). Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS AnNisa ayat 59)

Pemimpin tertinggi dalam sistem Islam berkewajiban menegakkan budaya mengembalikan segenap urusan kepada Allah (Al-Qur’an) dan RasulNya (As-Sunnah). Bila sang pemimpin itu sendiri lupa, maka masyarakat berhak sekaligus berkewajiban mengingatkan pemimpin tersebut untuk kembali kepada Allah dan RasulNya. Dan seorang pemimpin adil lagi berjiwa amanah seperti Umar bin Khattab rela mengalahkan egonya daripada menentang Allah dan RasulNya. Sebab pada asalnya setiap orang beriman selalu mengarahkan egonya untuk tunduk kepada Allah.

Beberapa waktu yang lalu Somalia mengangkat seorang pemimpin yang berasal dari salah satu faksi ”Islamic Court”. Fraksi ini dikenal sebagai salah satu fraksi pejuang Islam (mujahidin) yang ingin Syariat Islam diberlakukan di bumi Somalia. Namun pengangkatan Sharif Ahmed sebagai Presiden Somalia disambut dengan skeptis oleh faksi-faksi pejuang lainnya. Pasalnya karena ia dicurigai sebagai ”pemimpin boneka barat”. Terbukti bahwa pengangkatannya saja dilangsungkan di luar bumi Somalia, yaitu di negara tetangga Djibouti.

Lalu dalam rangka merebut hati fraksi-fraksi pejuang tersebut, maka pemerintahan Sharif Ahmed mengusulkan pemberlakuan Hukum Islam ke Parlemen. Untuk selanjutnya ikuti kutipan berikut:

”Somalia's parliament unanimously approved Saturday a government proposal to introduce sharia, Islamic law, in the country, in a move aimed at appeasing Islamists waging a civil war since 1991. The approval by parliament was expected since March 10, when the cabinet appointed by new President Sheikh Sharif Ahmed also voted to establish sharia, or Islamic law. Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament, said 343 MPs attended Saturday's session. "All of them voted 'yes' and accepted the implementation of sharia," he told reporters. "There was no rejection or silence, so from today we have an Islamic government." (Saturday, 18 April 2009 – Al Arabiya.net/English)

Sepintas, setiap muslim yang cinta akan Islam pasti menyambut berita di atas dengan sukacita. Betapa tidak? Di salah satu bumi Allah akhirnya diresmikan pemberlakuan hukum Islam alias hukum Allah. Tapi, kalau kita renungkan lebih dalam ada suatu permasalahan mendasar dalam kasus di atas. Mungkin untuk kaum muslimin yang menerima faham Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, niscaya mereka menerimanya sebagai suatu bukti betapa selarasnya sistem hidup Demokrasi dengan ajaran agama Islam . Mereka tentunya bakal menjadikan kasus Somalia ini sebagai penguat alias hujjah untuk semakin getol menyuarakan dan memperjuangkan Demokrasi sebagai solusi penegakkan Islam di abad modern ini.

Lalu dimana letak masalahnya? Saudaraku, coba ikuti baik-baik ucapan Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament. Ia mengatakan bahwa “…seluruh anggota memberikan suara “Iya” dan dapat menerima pemberlakuan Syariah...” Laa haula wa laa quwwata illa billah...! Coba renungkan kembali, saudaraku...! Betapa teganya mereka melakukan voting terhadap ide pemberlakuan Hukum Islam alias Hukum Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa...! Patutkah manusia yang diciptakan Allah kemudian menggelar sebuah majelis yang di dalamnya diajukan proposal mengenai perlu-tidaknya Hukum Allah diberlakukan? Baiklah, boleh jadi hasil yang muncul dalam kasus Somalia adalah 100% mendukung pemberlakuannya. Tapi tidakkah terfikir betapa sombong dan kurang ajarnya manusia-manusia yang hadir di dalam majelis tersebut sehingga sempat berani mempertanyakan kepada forum apakah mereka setuju atau tidak setuju akan pemberlakuan Hukum Allah?

Saudaraku, di sinilah letak inti permasalahan yang membedakan sistem Demokrasi dengan Sistem Islam. Di dalam sistem Demokrasi para wakil rakyat diberikan wewenang sedemikian besarnya sampai mereka diperkenankan untuk mempertanyakan apakah hukum bikinan Pencipta jagat raya patut atau tidak patut diberlakukan di tengah masyarakat. Sedangkan di dalam sistem Islam perkara ini sudah sangat jelas. Para wakil rakyat (baca: Ahlul halli wal aqd) hanya bertugas mem-breakdown Hukum Allah dalam implementasi riil. Sedangkan posisi awalnya ialah seluruh anggota Majelis Syuro wajib bersikap tunduk kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."(QS Al-Ahzab ayat 36)

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS Al-Maidah ayat 44)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."(QS Al-Maidah ayat 45)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS Al-Maidah ayat 47)

Pantaslah bilamana ada seorang pakar yang mengistilahkan sistem Demokrasi sebagai sebuah sistem yang fondasi dasar pemahamannya diwakili oleh kalimat ”Menuhankan manusia dan memanusiakan tuhan.” Dalam sistem Demokrasi aturan atau hukum Allah bisa ditawar-tawar seperti tawar-menawar dengan sesama manusia di pasar. Sedangkan bila keputusan sekumpulan manusia telah disepakati, maka sistem Demokrasi mewajibkan semua warga untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan itu seolah ia seperti wahyu yang turun dari Tuhan.

Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambaMu yang senantiasa tunduk kepadaMu. Jauhkanlah kami dari virus kesombongan sehingga kami tidak menolak hukum dan syariatMu dan tidak memandang hukum bikinan manusia sebagai hal yang lebih adil dan lebih bijaksana daripada dien-Mu. Amin ya Rabb.

Wallahu a’laam bish-showwaab.-

Bidang Hikmah 2010/2011