1.001 Masalah Partai Politik...

1.001 Masalah Partai Politik...

(sumber : www.kompas.com)

Undang-Undang Partai Politik boleh saja berganti setiap musim pemilihan umum. Syarat pendirian parpol pun dipandang semakin sulit. Namun, kontribusi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh panggang dari api. Partai politik dinilai masih gagal menyejahterakan rakyat.

Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik (parpol) yang telah berada di bumi Nusantara sejak puluhan tahun silam masih dililit persoalan klasik dan tak kunjung tuntas. Pertama, parpol dianggap masih memiliki problem ideologi, visi, dan haluan politik.

"Ideologi bukan hanya tidak jelas dan tidak dirumuskan secara spesifik, tetapi juga sekadar dokumen tertulis untuk memenuhi persyaratan undang-undang," kata Syamsuddin pada Sarasehan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Media Massa, LSM, dan Ormas bertajuk "KPU Menyongsong Pemilu 2014" di Jakarta, Senin (28/1/2011).

Sebagian besar parpol juga dinilai tidak memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik. Tak hanya itu, dari sisi komitmen, parpol dipandang hanya bekerja menjelang pemilu dan "tidur panjang" di antara dua pemilu sehingga tak terbangun format relasi yang melembaga dengan konstituen. Ada pula problem institusionalisasi dan representasi.

"Parpol belum berfungsi sebagai 'jembatan' kepentingan rakyat dan pemerintah. Selain itu, suara keras dan 'vokal' parpol juga belum tentu merupakan suara dan aspirasi rakyat," katanya.

Kepemimpinan pun menjadi persoalan klasik lainnya. "Kepemimpinan personal lebih melembaga ketimbang kepemimpinan institusional. Dalam hal kaderisasi, sebagian besar parpol tidak memiliki sistem yang jelas sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarki," katanya.

Problem relasi dengan konstituen pun dipandang masih saja terjadi. "Karena lemahnya komitmen ideologis, kepentingan (interest) belum menjadi dasar relasi antara parpol dan konstituen sehingga elite parpol cenderung mengingkari konstituen dengan cara transaksional, yakni membeli dukungan dan memanipulasi sentimen kultural, terutama agama, untuk memobilisasi dukungan," katanya.

Tak hanya itu, problem moralitas pun masih melilit parpol. Pada masa lalu parpol merupakan wadah untuk mengabdi kepada bangsa, tetapi saat ini parpol dipandang menjadi sarana untuk mengambil kepentingan tertentu.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

HIPPI: SBY Harus Kendalikan Kegaduhan Politik

HIPPI: SBY Harus Kendalikan Kegaduhan Politik

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama aparat keamanan dan penegak hukum dapat segera mengendalikan dan mencegah terjadinya eskalasi politik yang tidak produktif dan menimbulkan kecemasan masif.

Harapan itu disampaikan melalui Ketua Umum DPP HIPPI Ismed Hasan Putro kepada Kompas di Jakarta, Minggu (20/3/2011) malam.

"Adanya serangkaian teror bom surat dan bom lainnya, ketidakpastian reshuffle kabinet, konflik horizontal akibat Ahmadiyah dan kabar kabur kawat diplomatik yang dimuat situs Wikileak dan diberitakan The Age dan The Sydney Morning Herald di Australia, merupakan masalah-masalah yang menimbulkan pertanyaan pelaku pasar dan calon investor yang hendak berinvestasi di Indonesia," tandas Ismed.

Oleh sebab itu, menurut Ismed, Presiden Yudhoyono harus dapat memberikan ketegasan dan kepastian tentang terkelolanya dengan baik keamanan dan kenyamanan bagi investor. "Jadi, pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan negara dna konsisten menjalankan komitmen untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan menyejahterahkan rakyatnya," tambahnya.

Presiden Yudhoyono, lanjut Ismed, saatnya sekarang ini untuk mencegah terjadinya krisis pangan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), terhambatnya pasokan losgistik nasional maupun pangan anta rpulau Sumatera dan Jawa. Termasuknya, kurangnya pasokan gas dan BBM di sejumlah daerah sehingga menimbulkan guncangan harga yang sangat membebani rakyat.

"Mendesak bagi pemerintah juga untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi yang lebih baik antarkementerian. Percepatan program reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 7 persen, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," demikian Ismed.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Peristiwa teror bom kepada tokoh pluralisme Ulil Abshar Abdalla lebih bernuansa politik dibandingkan agama.

"Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004."

-- Usman Hamid

Sejumlah alasan dikemukakan Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, Rabu (16/3/2011).

"Terlalu transparan pengirim bom mengungkapkan identitasnya dalam surat. Ia secara jelas menyatakan siapa diri, alamat, serta latar belakangnya," papar Usman.

Padahal, lanjutnya, pelaku teror biasanya tidak ingin identitasnya diketahui. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya karena motif agama yang merujuk pada surat masih bersifat prematur.

"Dalam satu-dua tahun terakhir, Ulil lebih aktif dalam bidang politik," kata Usman, merujuk posisi Ulil yang juga menjadi salah satu Ketua Partai Demokrat bikinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman tidak menafikan kemungkinan motif mengaburkan isu pokok, semisal, kekisruhan politik berada di balik peristiwa teror bom tersebut. "Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004," jelasnya.

Pemberitaan sensitif belakangan ini terkait masalah pemerintahan dan politik, menurutnya, bisa diduga sebagai alasan untuk mengalihkan isu. "Akhirnya, yang menjadi sorotan saat ini seolah-olah ada konflik yang menghadap-hadapkan aktivis prodemokrasi dengan kelompok garis keras agama," ungkap Usman.

Ia menekankan pula, pilihan waktu teror bisa menegaskan siapa di balik peristiwa ini. "Namun, kita tidak boleh gegabah menuduh pihak tertentu," pungkasnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

MILAD IMM

selamat merayakan hari jadi IMM (ikatan mahasiswa muhammadiyah)...

semoga rahmat berkat ilahi melimpahi perjuangan kita semua..

IMM JAYA,,IMM JAYA,,IMM JAYA

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Ketua DPP bidang Ekonomi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan bahwa sikap politik partainya tidak akan berubah. PDI-P akan tetap berada sebagai oposisi pemerintah sesuai dengan keputusan kongres di Bali pada April 2010. "Berada di luar pemerintahan dan kita jadi kekuatan penyeimbang untuk terus bekerja mempercepat proses kesejahteraan rakyat," kata Arif seusai menghadiri diskusi diskusi "Setgab : Bubar Gerak, Jalan!" di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Dia juga menegaskan bahwa semua kader PDI-Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri terikat dengan kesepakatan kongres untuk berada dalam kubu oposisi.

Hal tersebut disampaikan Arif menanggapi evaluasi koalisi pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak di parlemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu para pimpinan partai untuk membicarakan format ulang koalisi.

Dengan PDI-P, Presiden bertemu Puan Maharani selaku ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. Terkait isi pertemuan Puan dengan Presiden, Arif enggan berkomentar. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut akan dibicarakan di level DPP. Tegasnya, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan di luar pemerintahan, mengingatkan target-target pemerintah. "Kita berikan alternatif kebijakan, kita ingatkan target pemerintah tidak impor beras, mengapa sekarang impor beras?" lanjut Arif.

Menurutnya, bekerja mencapai target penurunan kemiskinan lebih penting ketimbang meributkan jatah kursi di kabinet. "Tapi kita akan bekerja terus, ini bukan masalah masuk kabinet atau tidak tapi bagaimana membangun Indonesia bersama," ujarnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

KESOMBONGAN SISTEM DEMOKRASI

KESOMBONGAN SISTEM DEMOKRASI

Dewasa ini pihak penguasa dunia telah berhasil mempromosikan sistem hidup mereka, yakni Demokrasi, kepada seluruh negara yang ada di dunia, kecuali sedikit sekali yang masih mempertahankan sistem Kerajaan. Itupun sambil sistem Kerajaan yang tersisa hanya berjalan secara sangat seremonial dan simbolik. Sedangkan di dalam sistem sosial-politik riilnya, mereka memberlakukan sistem Demokrasi. Di antara contohnya ialah Kerajaan Malaysia, Kerajaan Britania Raya serta Keemiran Qatar.

Sistem demokrasi bertumpu kepada rakyat sebagai pemangku kedaulatan. Sedangkan sistem kerajaan bertumpu kepada kedaulatan di tangan satu orang, yaitu sang raja atau emir. Kedua-duanya jelas tidak on-line dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kedaulatan sepenuhnya di tangan Allah. Oleh karena itu pemimpin di dalam masyarakat Islam dijuluki Khalifah alias wakil. Seorang khalifah tidak dibenarkan untuk memimpin dengan anggapan bahwa dirinyalah yang berkuasa penuh. Ia harus selalu mengingat bahwa yang berkuasa pada hakekatnya Allah dan jika dirinya ingin dinilai memimpin dengan amanah berarti ia harus tunduk sepenuhnya kepada Hukum dan Kekuasaan Allah. Seorang khalifah tidak dibenarkan menjadi penentu legal dan illegalnya suatu urusan. Sebab penentuan akan hal ini sepenuhnya hak Allah. Dalam sistem kerajaan maka raja adalah penentu benar-salahnya suatu urusan.

Sehingga pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab seorang wanita memprotes kebijakan beliau yang memerintahkan kaum wanita agar membatasi nilai mahar yang ditetapkan kepada lelaki yang datang melamar. Alasan pembatasan itu, menurut Umar, karena sedang terjadi resesi ekonomi (masa paceklik). Lalu wanita tadi membacakan ayat Al-Qur’an di mana Allah memberikan kebebasan wanita untuk menetapkan nilai maharnya ketika dilamar. Maka Khalifah Umar langsung bekata: ”Astaghfirullah... Wanita itu benar dan Umar salah. Dengan ini saya cabut kebijakan yang baru saja saya keluarkan!” Subhanallah....! Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi rela mencabut kebijakan yang baru saja ia keluarkan hanya karena protes seorang warga-negara berupa seorang wanita! Tetapi, masalahnya di sini ialah bahwa wanita tersebut ber-hujjah dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga sang khalifah tidak bisa bersikap selain tunduk kepada hujjah wanita tersebut. Sebab pada hakikatnya Umar bukan sedang tunduk kepada wanita itu, melainkan ia tunduk kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Benar. Hal ini selaras dengan arahan Allah mengenai bagaimana sepatutnya seorang yang menjadi bagian dari ulil amri minkum memimpin masyarakat.

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri minkum (para pemimpin di antara kalian). Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS AnNisa ayat 59)

Pemimpin tertinggi dalam sistem Islam berkewajiban menegakkan budaya mengembalikan segenap urusan kepada Allah (Al-Qur’an) dan RasulNya (As-Sunnah). Bila sang pemimpin itu sendiri lupa, maka masyarakat berhak sekaligus berkewajiban mengingatkan pemimpin tersebut untuk kembali kepada Allah dan RasulNya. Dan seorang pemimpin adil lagi berjiwa amanah seperti Umar bin Khattab rela mengalahkan egonya daripada menentang Allah dan RasulNya. Sebab pada asalnya setiap orang beriman selalu mengarahkan egonya untuk tunduk kepada Allah.

Beberapa waktu yang lalu Somalia mengangkat seorang pemimpin yang berasal dari salah satu faksi ”Islamic Court”. Fraksi ini dikenal sebagai salah satu fraksi pejuang Islam (mujahidin) yang ingin Syariat Islam diberlakukan di bumi Somalia. Namun pengangkatan Sharif Ahmed sebagai Presiden Somalia disambut dengan skeptis oleh faksi-faksi pejuang lainnya. Pasalnya karena ia dicurigai sebagai ”pemimpin boneka barat”. Terbukti bahwa pengangkatannya saja dilangsungkan di luar bumi Somalia, yaitu di negara tetangga Djibouti.

Lalu dalam rangka merebut hati fraksi-fraksi pejuang tersebut, maka pemerintahan Sharif Ahmed mengusulkan pemberlakuan Hukum Islam ke Parlemen. Untuk selanjutnya ikuti kutipan berikut:

”Somalia's parliament unanimously approved Saturday a government proposal to introduce sharia, Islamic law, in the country, in a move aimed at appeasing Islamists waging a civil war since 1991. The approval by parliament was expected since March 10, when the cabinet appointed by new President Sheikh Sharif Ahmed also voted to establish sharia, or Islamic law. Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament, said 343 MPs attended Saturday's session. "All of them voted 'yes' and accepted the implementation of sharia," he told reporters. "There was no rejection or silence, so from today we have an Islamic government." (Saturday, 18 April 2009 – Al Arabiya.net/English)

Sepintas, setiap muslim yang cinta akan Islam pasti menyambut berita di atas dengan sukacita. Betapa tidak? Di salah satu bumi Allah akhirnya diresmikan pemberlakuan hukum Islam alias hukum Allah. Tapi, kalau kita renungkan lebih dalam ada suatu permasalahan mendasar dalam kasus di atas. Mungkin untuk kaum muslimin yang menerima faham Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, niscaya mereka menerimanya sebagai suatu bukti betapa selarasnya sistem hidup Demokrasi dengan ajaran agama Islam . Mereka tentunya bakal menjadikan kasus Somalia ini sebagai penguat alias hujjah untuk semakin getol menyuarakan dan memperjuangkan Demokrasi sebagai solusi penegakkan Islam di abad modern ini.

Lalu dimana letak masalahnya? Saudaraku, coba ikuti baik-baik ucapan Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament. Ia mengatakan bahwa “…seluruh anggota memberikan suara “Iya” dan dapat menerima pemberlakuan Syariah...” Laa haula wa laa quwwata illa billah...! Coba renungkan kembali, saudaraku...! Betapa teganya mereka melakukan voting terhadap ide pemberlakuan Hukum Islam alias Hukum Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa...! Patutkah manusia yang diciptakan Allah kemudian menggelar sebuah majelis yang di dalamnya diajukan proposal mengenai perlu-tidaknya Hukum Allah diberlakukan? Baiklah, boleh jadi hasil yang muncul dalam kasus Somalia adalah 100% mendukung pemberlakuannya. Tapi tidakkah terfikir betapa sombong dan kurang ajarnya manusia-manusia yang hadir di dalam majelis tersebut sehingga sempat berani mempertanyakan kepada forum apakah mereka setuju atau tidak setuju akan pemberlakuan Hukum Allah?

Saudaraku, di sinilah letak inti permasalahan yang membedakan sistem Demokrasi dengan Sistem Islam. Di dalam sistem Demokrasi para wakil rakyat diberikan wewenang sedemikian besarnya sampai mereka diperkenankan untuk mempertanyakan apakah hukum bikinan Pencipta jagat raya patut atau tidak patut diberlakukan di tengah masyarakat. Sedangkan di dalam sistem Islam perkara ini sudah sangat jelas. Para wakil rakyat (baca: Ahlul halli wal aqd) hanya bertugas mem-breakdown Hukum Allah dalam implementasi riil. Sedangkan posisi awalnya ialah seluruh anggota Majelis Syuro wajib bersikap tunduk kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."(QS Al-Ahzab ayat 36)

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS Al-Maidah ayat 44)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."(QS Al-Maidah ayat 45)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS Al-Maidah ayat 47)

Pantaslah bilamana ada seorang pakar yang mengistilahkan sistem Demokrasi sebagai sebuah sistem yang fondasi dasar pemahamannya diwakili oleh kalimat ”Menuhankan manusia dan memanusiakan tuhan.” Dalam sistem Demokrasi aturan atau hukum Allah bisa ditawar-tawar seperti tawar-menawar dengan sesama manusia di pasar. Sedangkan bila keputusan sekumpulan manusia telah disepakati, maka sistem Demokrasi mewajibkan semua warga untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan itu seolah ia seperti wahyu yang turun dari Tuhan.

Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambaMu yang senantiasa tunduk kepadaMu. Jauhkanlah kami dari virus kesombongan sehingga kami tidak menolak hukum dan syariatMu dan tidak memandang hukum bikinan manusia sebagai hal yang lebih adil dan lebih bijaksana daripada dien-Mu. Amin ya Rabb.

Wallahu a’laam bish-showwaab.-

Bidang Hikmah 2010/2011

Dijadikan Alat Politik, Prestasi PSSI Hancur

Dijadikan Alat Politik, Prestasi PSSI Hancur
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Hancurnya prestasi sepak bola Indonesia dinilai merupakan dampak dijadikannya sepak bola alat kepentingan politik.

Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola Andi Bachtiar Yusuf dalam diskusi bertajuk "Sepakbola dan Peradaban: Melawan Status Quo di PSSI" di Kantor KontraS, Minggu (13/2/2011). Dalam diskusi ini hadir pula Sejarawan Universitas Indonesia, JJ Rizal dan budayawan Romo Benny Susetyo.

"Sepak bola kita semakin terbelakang karena digunakan alat kepentingan politik. Liga profesional juga seharusnya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kalau ada tiga tim yang kuat finansialnya biarkan saja berkompetisi, " tegas Andi.

"Padahal dulu, Jepang belajar dari liga perserikatan. Buktinya, sekarang mereka bisa maju," lanjutnya. Dikatakan Andi, sepak bola juga hancur tidak terlepas dari ketidakpedulian terhadap kemajuan sepak bola itu sendiri.

Pria yang berprofesi sebagai penulis ini mencontohkan ketidakpedulian terhadap sepak bola dengan terjadinya penggusuran beberapa stadion di Jakarta. "Saya enggak percaya sepak bola bisa maju kalau tidak ada yang peduli. Stadion UMS dan Menteng udah enggak ada. Sekarang Stadion Lebak Bulus mau digusur. Bagaimana Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia bila tidak diperhatikan infrastrukturnya. Masa suporter Jerman dan Brasil berantem gara-gara enggak ada angkot di Piala Dunia," bebernya.

Andi juga mengaku tidak yakin dengan pergantian Ketua Umum PSSI bisa membawa perubahan terhadap sepak bola nasional. Yang perlu dibenahi, kata Andi, adalah mental bangsa. "Kalau Nurdin Halid turun bisa ada perbaikan. Sama seperti Soeharto apakah ada perubahan," tegasnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

PUSARAN ENERGI KEKUASAAN

PUSARAN ENERGI KEKUASAAN

Secara sederhana,ilmu politik memperkenalkan arti politik seperti yang diungkapkan ilmuwan klasik, Harold D Laswell bahwa politik hanyalah soal siapa, mendapat apa,dan dengan cara bagaimana. Ingin rasanya menolak pandangan Laswell ini. Apa betul politik dijalankan tanpa misi asketis sama sekali, tanpa misi kemanusiaan yang agung? Apa betul kemanusiaan bisa dan sudah dibunuh oleh keinginan untuk selalu berkuasa dan kemudian menindas kemanusiaan dari manusia – manusia lain?

Teori tentang kekuasaan dalam ilmu politik telah mengingatkan bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korup. Dan kekuasaan yang absolut, sudah pasti korup. Inilah tampaknya yang akan menjadi gejala kekuasaan di Indonesia saat ini, jika kekuasaan itu bertumpuk disatu tangan atau kelompok elite penguasa politik atau gabungan partai politik berkuasa. Di sini, seorang presiden memiliki peluang untuk menghindari sebagai orang yang ingin memegang kekuasaan dengan absolut.

Seorang presiden sebetulnya akan “cantik” jika mampu memainkan peran, seperti modifikasi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak hilang, hanya berubah bentuk jadi energi yang lainnya. Begitu juga dengan kekuasaan,tampaknya tidak akan berkurang atau hilang. Kekuasaan itu hanya berubah jumlah dan pengaruhnya dari satu tangan ke tangan lain.

Kekuasaan terkadang berpencaran sehingga menimbulkan hubungan kekuasaan yang punya kekuatan seimbang. Jika pihak lain tidak melakukan kerja politik, seperti memenuhi harapan rakyat dan melakukan kaderisasi, atau tidak memelihara jaringan pendukungnya, suara pendukung akan bisa direbut oleh partai lain yang menginginkan dukungan untuk diubah menjadi kekuatan yang punya legitimasi untuk membuat keputusan

Semuanya terkadang mengalir secara alami, tekadang juga dilakukan dengan pemaksaan, sehingga peta kekuatan berubah dan bahkan kekuatan itu bisa menumpuk disatu tangan penguasa atau kelompok elite. Pemaksaan disini jangan dibayangkan hanya sekedar dilakukan dibawah ancaman ujung laras senjata atau tajamnya belati, tetapi juga bisa dilakukan dengan iklan citra diri yang terus menerus menghajar kesadaran publik dan pengaruh yang dibangun dalam sebuah reputasi kepemimpinan. Paksaan ini juga bisa dilakukan dengan politik uang atau janji kesejahteraan yang tak kunjung terwujud.

Pada saat sebuah partai atau elite politik mampu menumpuk kekuasaan dalam satu tangan, ia akan mempunyai daya magnet yang luar biasa untuk menarik kekuatan politik lain bak bola salju yang menggelinding dari atas bukit menjadi kekutan yang semakin besar. Filsuf Nietzsche mengatakan, apa yang tidak berhasil menumbangkan penguasa, ia akan menjadi pendukung penguasa. Langkah seperti ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah semua pemimpin dan kader yang ada dan muncul dalam partai – partai adalah penganut demokrasi sejati atau sekedar peniru perilaku elite partai politik yang sebagian besar hanya mengejar kekuasaan, bangsa ini akan jadi saksinya.

Bidang Hikmah 2010/2011

Di Indonesia, Revolusi Cukup 2 Kali Saja

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Revolusi di negeri ini hanya dua kali. Kejatuhan Presiden Soekarno, akhirnya ditentukan dengan revolusi. Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Demikian juga Presiden Soeharto, tumbangnya dengan revolusi. Mahasiswa dan massa bersatu padu. Korban pun sama berjatuhan juga. Setelah era Soeharto ; Habibie, Gus Dur, Megawati tidak ada revolusi. Dan, sekarang era SBY, perlukah revolusi? jawabannya ada yang pro dan kontra.

Adalah mantan KSAD, Jendral (Purn) Tyasno Sudarto, dalam suatu kesempatan di bulan Januari 2011 ini, melontarkan ucapan dan ide yang menohok bagi kalangan pemerintah, yaitu perlunya revolusi. Dengan alasan, apabila pemerintahan sekarang masih tidak memberikan harapan kepastian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka revolusi jalan satu-satuny. Itulah pendapat yang pro adanya revolusi.

Pendapat yang lebih sama tapi agak moderat, disampaikan pengamat ekonomi, Dr. Rizal Ramli, bahwa pemerintahan sekarang apabila tidak mampu mensejahterakan rakyat, sebaiknya mundur, tapi tidak menggunakan kata revolusi, melainkan melalui mekanisme yang ada. MPR, misalnya.

Pernyataan Rizal Ramli itu diaminkan oleh Dr. Efendy Gozali, pengamat komunikasi politik UI, bahwa tak ada kemajuan berarti dalam pemerintahan saat ini. Tawarannya, apabila tidak mampu menyelenggarakan penyelenggaraan negara, sebaiknya diminta mundur. Lagi-lagi melalui, lembaga tertinggi negara.

Sedangkan, menurut Staf Khusus Presiden bidang Politik, Dr. Daniel Sparingga, memang pemerintahan diakui belum berhasil melaksanakan pekerjaan demi rakyat, tapi itu bukan berarti gagal, apalagi dikategorikan berbohong (disampaikan Daniel Speringga, dihadapan pengurus dan perwakilan Persekutuan Gereja-geraja Indonesia, setelah penyampaian para tokoh agama kepada pemerintah, yang menyatakan pemerintah berbohong).

Kembali, kepada pernyataan Jendral Tyasno soal revolusi. Ada yang menilai dan berpendapat, bahwa sang Jendral ini begitu tak menjabat KSAD, dan tak kunjung diberi jabatan baru oleh SBY, cenderung komentarnya menyudutkan pemerintah. Namun, ada juga pendapat berbeda, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Jendral Tyasno, ada benarnya tentang pemerintahan SBY yang belum bisa mensejahterakan rakyatnya, tapi untuk revolusi masih perlu dipikirkan dengan matang dan secermat mungkin

Revolusi, bagi sebuah negara apapun modelnya, pasti akan berjatuhan banyak korban. Belum hilang ingatan kita, Tunisia pun begitu dilanda revolusi, korban dari pemerintahan yang berkuasa dan yang menumbangkannya begitu banyak. Dan, menengok peristiwa 1998 di negeri kita. Yang menumbangkan rezim Soeharto. Mahasiswa, rakyat, dan aparat pun banyak yang jatuh korban. Bahkan, tragisnya kerusuhan melanda sebagian belahan Indonesia. Tak tanggung-tanggung harga kebutuhan pokok melambung dengan tinggi. Dan, rakyat yang tak berdosa menanggung bebannya.

Lalu, jika menilik kejatuhan presiden pertama dan kedua dengan cara revolusi. Sedangkan yang ketiga sampai kelima tak sampai tamat pemerintahannya. Habibie cuman 1 tahun, Gus Dur hanya 2 tahun, Megawati melanjutkan dari Gus Dur, diberi 3 tahun. Jika SBY dijatuhkan dengan revolusi, maka nasib SBY sama dengan presiden sebelumnya tak sampai lima tahun atau satu periode, walau syarat satu peride telah lewat, tapi dua periode ini baru berjalan 15 bulan.

Sekali lagi, revolusi bila itu jadi dilakukan, sangat mahal harga yang harus dibayar. Selain nyawa, keterpurukan berbagai bidang menjadi langganan yang tak bisa dielakan. Penjarahan, sudah pasti menjadi pemandangan yang bisa disaksikan dengan kasat mata. Jeritan, tangisan dan kriminalitas seakan bersahutan memanggilnya. Jadi, untuk revolusi, mungkin rakyat kita masih trauma. Namun, jika gerakan moral tanpa ada revolusi mungkin banyak simpatinya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Tokoh Agama, Noetic dan ‘Politik Kebohongan’

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

SUNGGUH terkejut saya mendengar kata ‘kebohongan’ yang mulai mengemuka di awal minggu kedua di bulan Januari 2011. Jujur saya sedih mendengar pernyataan sikap para tokoh lintas agama pada tanggal 10 Januari 2011. Sedih karena menggunakan kosa kata yang jarang dipakai oleh orang yang mengaku santun dalam segala hal. Ulama atau tokoh agama adalah orang yang sangat hemat dalam menggunakan kalimat yang bernada frontal kalau tidak boleh dibilang kasar. Jika saya bandingkan dengan kosa kata yang kerap digunakan oleh media masa nasional seperti Kompas, jarang sekali menggunakan judul headline dengan kosa kata yang memberikan konotasi negatif.

Setelah cukup gagal mengangkat isu ‘politik pencitraan’oleh tokoh-tokoh politik nasional yang berseberangan dengan pemerintahan SBY, mereka mulai menggunakan jargon-jargon baru dan salah satunya adalah ‘politik kebohongan’. Saya jadi teringat foto besar di halaman muka harian surat kabar Kompas saat kemelut politik Indonesia dengan memajang foto pelangi di atas kota Jakarta. Seakan Kompas mengetahui suasana dan kondisi hati masyarakat Indonesia.

Ingatan saya melayang pada novel terbaru Dan Brown berjudul The Lost Symbol. Di situ diceritakan bahwa ada alat pengukur suasana hati masyarakat yang bisa diidentifikasi berdasarkan kata kunci yang sering muncul dalam kosa kata yang digunakan oleh pengguna internet dan artikel media massa. Alat ini bekerja berdasarkan teori entitas massa yang terdiri dari individu-individu yang tergabung menjadi satu. Masing-masing individu menurut teori entitas massa sesungguhnya mempunyai kekuatan pikiran yang diparameterkan sebagai kekuatan gravitasi. Sesungguhnya setiap individu manusia mempunyai kekuatan ‘penarik’ yang disebut kekuatan gravitasi, betapapun kecilnya. Ketika kekuatan pikiran individu berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, maka kekuatan gravitasi yang berkumpul menjadi gabungan yang besar akan menjadi suatu entitas massa yang memiliki parameter gravitasi yang bisa dikuantifikasikan. Dan ilmu ini dalam novel Dan Brown disebut sebaga ilmu noetic, yang diambil dari bahasa Yunani ‘nous’ yang artinya kurang lebih adalah ‘kesadaran intuitif atau esoteris’. Yaitu ilmu untuk memahami pikiran manusia secara massal.

Ilmu noetic sesungguhnya adalah ilmu yang sudah tua dalam arti ilmu yang sudah digunakan oleh para avant garde di awal-awal peradaban. Dan ilmu ini konon mulai mengemuka dan digalakkan sejak serangan teroris sebelas 11 September 2001. Para ilmuwan dan inteligen mulai menggunakan teori noetic untuk ‘membaca’ suasana hati masyarakat Amerika bahkan dunia mengenai dampak teroris. Tidak hanya itu, ilmu noetic ternyata juga bisa diterapkan untuk memprediksi kecenderungan fluktuasi harga saham dunia.

Kembali kepada jargon ‘kebohongan’ yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh agama di kantor pusat PP Muhammadiyah di Jakarta, siapapun pasti terperangah mendengar penyebutan yang memiliki impikasi yang tidak ringan. Ada aspek-aspek esoteris dan estetis yang kurang pada tempatnya ketika melontarkan konsep ‘teori kebohongan’. Justru kaitannya sangat luas dengan pengaruh suasana hati masyarakat Indonesia ketika para tokoh lintas agama memberikan sentakan yang meskipun ditujukan kepada pemerintah, tapi berdampak psikologis-batiniah di benak kepala banyak orang awam. Dan pada saat bersamaan, ada aspek estetis yang bisa memberikan contoh tidak baik dalam ruang publik dimana masyarakat bisa dengan mudah dan seenaknya saling melontarkan kata-kata tidak pantas kepada sesama. Implikasi lebih jauh adalah, masyarakat Indonesia terbiasa untuk memelihara suasana hati yang tidak cerah dan skeptis dalam memandang Indonesia. Semoga saja tidak terjadi.

Di atas segalanya, secara umum, esensi dari tuntutan serta pernyataan sikap para tokoh lintas agama adalah sudah benar dan sudah logis. Semoga saja pemerintah segera tanggap dan menahan kesabaran untuk segera menuntaskan persoalan kebangsaan yang tidak kunjung selesai. Pada akhirnya, para tokoh lintas agama hanyalah berusaha menyuarakan hati rakyat berdasarkan instrumen keagamaan untuk memberikan ultimatum yang cukup menohok untuk membuat pemerintah di tanah air tercinta ini kembali sadar dalam alam kekuasaan yang cenderung absolut dan arogan.

Salam cinta untuk Indonesia

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011