Jumat

Ketika Rakyat Tidak Puas dengan Kinerja Wakil Rakyat di DPD/DPR/MPR, Rakyat Bisa Menarik Wakil Mereka Kembali

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Di dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif itu terpisah dengan legislatif dan tidak ada status yang tumpang tindih antara dua (2) badan tersebut. Dalam sistem presidensial, ketika presiden (selaku pemimpin eksekutif) melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan melalui pemakzulan dari badan legislatif. Tetapi, badan legislatif tidak bisa dimakzulkan oleh badan eksekutif.

Yang ingin saya sampaikan adalah dikalau kita sebagai rakyat tidak puas dengan kinerja rakyat di DPR/DPD/MPR (karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal), sebenarnya ada cara untuk menarik mereka kembali karena sudah tidak mewakili aspirasi rakyat. Di UUD 1945 ada beberapa pasal tentang pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, tetapi saya kurang tahu apakah ada juga pasal tentang cara penarikan anggota DPR, DPD dan MPR. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan petunjuk. Dan kalau misalnya tidak ada, saya menghimbau kepada wakil rakyat di legislatif untuk rendah hati mau memasukkan pasal ini untuk memperkuat integritas “check and balance”.

Sebagai informasi saja, negara-negara seperti Amerika Serikat, Filipina dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah mempunyai model sistem presidensial yang sama dengan Indonesia. Dengan dari itu, saya bica memberikan contoh dimana anggota legislatif bisa ditarik:

· Semua anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang dipilih di wilayah mereka masing-masih. Dengan begini, misalnya anggota A berasal dari daerah pemilihan B, jadi masyarakat dari daerah pemilihan B bisa mengajukan petisi dengan membutuhkan tanda tangan sebesar mayoritas dari daerah pemilihan (biasanya persentase tertentu dari pemilih dalam PEMILU terakhir).

· Kalau sudah mencapai mayoritas, KPU akan menggelar PEMILU untuk mengetahui apakah penarikan diperlukan apa tidak (dengan jawaban “Ya” atau “Tidak” di surat suara). Dan kalau benar masyarakat di daerah sudah tidak percaya, lalu KPU akan menarik anggota legislatif tersebut dan menyelenggarakan PEMILU lagi untuk mencari wakil rakyat yang baru di wilayah tersebut.

Mungkin dari sini saja, kita bisa lihat prosesnya akan lama dan sulit. Secara historis juga, belum ada penarikan wakil rakyat yang sukses.

Jadi kalau kita sudah melihat wakil rakyat yang tidak mewakili aspirasi rakyat, kita bisa menggunakan hak petisi penarikan. Sekali lagi, opini ini bukan bermaksud untuk menghasut atau politisasi, tetapi untuk pencerahan buat kita semua bahwa rakyatlah sebenarnya yang paling kuasa di dalam menentukan mana yang terbaik untuk bangsa. Jadi seharusnya kita semua bisa lebih waspada dengan kinerja badan legislatif dan eksekutif karena kita bisa meminta para anggota legislatif untuk memakzulkan anggota eksekutif, dan kita bisa juga menarik anggota legislatif.

Semoga bermanfaat.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

DPR = Dewan Penghianat Rakyat

DPR = Dewan Penghianat Rakyat
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Sudah menjadi perbincangan memuakan klo soal DPR. Terutama atas sikap yang sama sekali tidak pro rakyak membuat masyarakat Benci dan dan kehilangan sosok figur Pemerintah.

DPR yang secara fungsional menjadi wakil rakyat untuk membawa keadilan dan kesejahteraan rakyat ternyata hanya mementingkan NAFSU dan PERUT sendiri saja. hal ini bukan sebuah Fitnah atau tuduhan tanpa dasar.

Seperti yang saat ini banyak di informasikan di media tentang rencana Pembangunan Gedung DPR yang awalnya di niatkan berukuran 111 m2 untuk setiap ruangan dengan Kolam renang, Tempat SPA dan ruang istirahat yang cukup. Lah ini mau kerja atau mau Besarin Perut?

Rencana awal gedung itu akan menghabiskan dana 1,8 Triliun Rupiah dan saat masyarakan memprotes karena biaya tersebut terlalu mahal. DPR mendiskon menjadi 1,38 Triliun saja saat ini.

Sedangkan kisaran anggaran untuk tiap2 ruangan DPR kisaran menghabiskan dana sekitar 800 Juta belum termasuk Mebel dan laptop (Detiknews.com 5/4/2010).. bener bener deh, padahal dengan setengah dari dana tersebut yang notabene untuk perorangan bisa untuk membuatkan 10 rumah sederhana untuk para gelandangan.

Awalnya nyaris tak ada penolakan dari Para Anggota DPR terkait rencana tersebut. Namun belakangan ini, beberapa Fraksi berbalik arah. Tidak aneh, karena Mereka hanya mementingkan Citra di mata masyarakat.

Pasalnya, kalau perubahan itu muncul pada awal perencanaan tersebut. mungkin masyarakan akan mengacungi 4 Jempol untuk yang menolak. Tapi karena mereka berubah fikiran atau berubah Topeng tatkala berbagai komponen masyarakat rama ramai memprotes hal tersebut..

Meski Demikian, beberapa anggota DPR tetep ngotot mempertahankan Rencana yang tidak Pro Rakyat itu termasuk Ketua DPR Marzuki Alie yang bersikeras bahwa rencana tersebut sudah melalui prosedur. Ia jurtru mempersoalkan terhadap Fraksi2 yang berubah sikap dalam masalah itu (Republika 5/4/2011).

Lebih dari itu Ketua DPR Marzuki Alie menilai bahwa Rakyat tidak perlu di ajak bicara terkait dengan proyek gedung baru tersebut. Karena mereka tidak paham. “ini cuma orang orang elite yang paham yang bisa membahas ini (pembangunan gedung baru), raykyat biasa tidak bisa di bawa”.. ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR. Jakarta, Jum’at (1/4/2011) (inilah.com 5/4/2011)

DPR = Dewan Penghianat Rakyat ?

Apakah Itu terlalu Kasar buat mereka?

saya rasa tidak, karena hal ini tidak terjadi untuk pertama kali. Dengan melihat kondisi Rakyat yang sangat kesusahan untuk mencari sesuap nasi. Pemerintah khususnya DPR malah enak enak makan uang HARAM milik rakyat.

Pelantikan DPR Terpilih periode 2009-2014 menghabiskan dana RP. 11 Miliar hanya untuk acara 2 jam saja (Metro TV (7/9/2009) dana tersebut berasal dari KPU

Pembuatan PIN DPR menghabiskan dana Rp. 5 juta/anggota.

Masih di Acara pelantikan tersebut, Setjen DPR menganggarkan Rp. 26 miliar atau sekitar Rp. 46,5 juta/anggota untuk biaya pindah tugas (tiket keluarga anggota Dewan dan biaya pengepakan) bagi anggota terpilih yang baru dari luar jakarta (kompas.com 9/9/2009

Belum menunjukan kinerjanya, DPR Plesiran ke Eropa dengan alasan study banding. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Yuna Farhan, setiap kali kunjungan keluar negeri tiap anggota mendapatkan uang saku sebesar Rp. 20-28 Juta dan uang representasi US $ 2.000 (sekitar Rp. 20 juta saat itu).

Dana Plesiran DPR ini membengkang dari rencana Rp. 20,9 Triliun dalam RAPBN 2011 menjadi 24.5 triliun dalam APBN 2011. Menurut FITRA (Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran) Belanja Perjalanan terus membengkak setiap tahunya. (republika 17/1/2011)

Apapun alasanya, terjadinya pembengkakan tersebut atas dasar Persetujuan DPR.. Dan pada saat tersebut, sangat jelas sekali bahwa anggaran tersebut jauh lebih besar dari anggaran JAMKESMAS 2011 yang hanya sebesar 5,6 triliun. Bahkan menurut analisa FITRA, pemerintah justru memangkas fungsi kesehatan dari 19,8 triliun Rupiah di APBN 2010 menjadi 13,6 triliun rupiah di APBN 2011. Anggaran tersebut di alokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp. 209,5 miliar. Padahal secara Data di indonesia terdapat 4,1 Juta balita mengalami gizi buruk.. Artinya sekitar Rp. 50.000/balita/tahun atau sekitar Rp. 4.000/balita/bulan.

Disamping itu, seperti di ketahui bahwa akhir 2010 tercatat masih ada 31.02 juta jiwa penduduk miskin di negeri ini.

Alasan penghematan Anggaran, pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal Secara Logika dengan adanya BBM naik, harga barang kebutuhan pasti akan naik.. siapa yang rugi?

Bukan hanya itu, DPR sering kali tidak peduli dengan Kepentingan rakyat. Seperti DPR mengeluarkan UU migas, UU SDA, UU Listrik, UU penanaman modal, UU BHP, UU Minerba dll. yang justru berpotensi menyengsarakan rakyat. Pasalnya UU tersebut sarat dengan nuansa Liberalisme ekonomi. Muara dari liberalisme Ekonomi adalah penyerahan kedaulatan atas sumberdaya alam milik rakyat kepada pihak asing.

Oleh karena itu jangan aneh jika 90% energi telah di kuasai oleh pihak asing.

Tidak ada Iman bagi orang yang tidak amanah (HR Ath Thabrari)

Dikutip dari Berbagai sumber : Buletin dakwah Al-Islam, detiknews, kompas, inilah.com, republika

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

1.001 Masalah Partai Politik...

(sumber : www.kompas.com)

Undang-Undang Partai Politik boleh saja berganti setiap musim pemilihan umum. Syarat pendirian parpol pun dipandang semakin sulit. Namun, kontribusi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh panggang dari api. Partai politik dinilai masih gagal menyejahterakan rakyat.

Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik (parpol) yang telah berada di bumi Nusantara sejak puluhan tahun silam masih dililit persoalan klasik dan tak kunjung tuntas. Pertama, parpol dianggap masih memiliki problem ideologi, visi, dan haluan politik.

"Ideologi bukan hanya tidak jelas dan tidak dirumuskan secara spesifik, tetapi juga sekadar dokumen tertulis untuk memenuhi persyaratan undang-undang," kata Syamsuddin pada Sarasehan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Media Massa, LSM, dan Ormas bertajuk "KPU Menyongsong Pemilu 2014" di Jakarta, Senin (28/1/2011).

Sebagian besar parpol juga dinilai tidak memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik. Tak hanya itu, dari sisi komitmen, parpol dipandang hanya bekerja menjelang pemilu dan "tidur panjang" di antara dua pemilu sehingga tak terbangun format relasi yang melembaga dengan konstituen. Ada pula problem institusionalisasi dan representasi.

"Parpol belum berfungsi sebagai 'jembatan' kepentingan rakyat dan pemerintah. Selain itu, suara keras dan 'vokal' parpol juga belum tentu merupakan suara dan aspirasi rakyat," katanya.

Kepemimpinan pun menjadi persoalan klasik lainnya. "Kepemimpinan personal lebih melembaga ketimbang kepemimpinan institusional. Dalam hal kaderisasi, sebagian besar parpol tidak memiliki sistem yang jelas sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarki," katanya.

Problem relasi dengan konstituen pun dipandang masih saja terjadi. "Karena lemahnya komitmen ideologis, kepentingan (interest) belum menjadi dasar relasi antara parpol dan konstituen sehingga elite parpol cenderung mengingkari konstituen dengan cara transaksional, yakni membeli dukungan dan memanipulasi sentimen kultural, terutama agama, untuk memobilisasi dukungan," katanya.

Tak hanya itu, problem moralitas pun masih melilit parpol. Pada masa lalu parpol merupakan wadah untuk mengabdi kepada bangsa, tetapi saat ini parpol dipandang menjadi sarana untuk mengambil kepentingan tertentu.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Rabu

HIPPI: SBY Harus Kendalikan Kegaduhan Politik

(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama aparat keamanan dan penegak hukum dapat segera mengendalikan dan mencegah terjadinya eskalasi politik yang tidak produktif dan menimbulkan kecemasan masif.

Harapan itu disampaikan melalui Ketua Umum DPP HIPPI Ismed Hasan Putro kepada Kompas di Jakarta, Minggu (20/3/2011) malam.

"Adanya serangkaian teror bom surat dan bom lainnya, ketidakpastian reshuffle kabinet, konflik horizontal akibat Ahmadiyah dan kabar kabur kawat diplomatik yang dimuat situs Wikileak dan diberitakan The Age dan The Sydney Morning Herald di Australia, merupakan masalah-masalah yang menimbulkan pertanyaan pelaku pasar dan calon investor yang hendak berinvestasi di Indonesia," tandas Ismed.

Oleh sebab itu, menurut Ismed, Presiden Yudhoyono harus dapat memberikan ketegasan dan kepastian tentang terkelolanya dengan baik keamanan dan kenyamanan bagi investor. "Jadi, pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan negara dna konsisten menjalankan komitmen untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan menyejahterahkan rakyatnya," tambahnya.

Presiden Yudhoyono, lanjut Ismed, saatnya sekarang ini untuk mencegah terjadinya krisis pangan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), terhambatnya pasokan losgistik nasional maupun pangan anta rpulau Sumatera dan Jawa. Termasuknya, kurangnya pasokan gas dan BBM di sejumlah daerah sehingga menimbulkan guncangan harga yang sangat membebani rakyat.

"Mendesak bagi pemerintah juga untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi yang lebih baik antarkementerian. Percepatan program reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 7 persen, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," demikian Ismed.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Jumat

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama

Lebih Kental Nuansa Politik, Bukan Agama
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Peristiwa teror bom kepada tokoh pluralisme Ulil Abshar Abdalla lebih bernuansa politik dibandingkan agama.

"Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004."

-- Usman Hamid

Sejumlah alasan dikemukakan Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, Rabu (16/3/2011).

"Terlalu transparan pengirim bom mengungkapkan identitasnya dalam surat. Ia secara jelas menyatakan siapa diri, alamat, serta latar belakangnya," papar Usman.

Padahal, lanjutnya, pelaku teror biasanya tidak ingin identitasnya diketahui. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya karena motif agama yang merujuk pada surat masih bersifat prematur.

"Dalam satu-dua tahun terakhir, Ulil lebih aktif dalam bidang politik," kata Usman, merujuk posisi Ulil yang juga menjadi salah satu Ketua Partai Demokrat bikinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman tidak menafikan kemungkinan motif mengaburkan isu pokok, semisal, kekisruhan politik berada di balik peristiwa teror bom tersebut. "Contohnya, kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004 terjadi beberapa pekan sebelum pilpres putaran kedua pada 20 September 2004," jelasnya.

Pemberitaan sensitif belakangan ini terkait masalah pemerintahan dan politik, menurutnya, bisa diduga sebagai alasan untuk mengalihkan isu. "Akhirnya, yang menjadi sorotan saat ini seolah-olah ada konflik yang menghadap-hadapkan aktivis prodemokrasi dengan kelompok garis keras agama," ungkap Usman.

Ia menekankan pula, pilihan waktu teror bisa menegaskan siapa di balik peristiwa ini. "Namun, kita tidak boleh gegabah menuduh pihak tertentu," pungkasnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

Senin

MILAD IMM

selamat merayakan hari jadi IMM (ikatan mahasiswa muhammadiyah)...

semoga rahmat berkat ilahi melimpahi perjuangan kita semua..

IMM JAYA,,IMM JAYA,,IMM JAYA

Rabu

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah

Sikap Politik PDI-P Takkan Berubah
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Ketua DPP bidang Ekonomi PDI-Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan bahwa sikap politik partainya tidak akan berubah. PDI-P akan tetap berada sebagai oposisi pemerintah sesuai dengan keputusan kongres di Bali pada April 2010. "Berada di luar pemerintahan dan kita jadi kekuatan penyeimbang untuk terus bekerja mempercepat proses kesejahteraan rakyat," kata Arif seusai menghadiri diskusi diskusi "Setgab : Bubar Gerak, Jalan!" di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Dia juga menegaskan bahwa semua kader PDI-Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri terikat dengan kesepakatan kongres untuk berada dalam kubu oposisi.

Hal tersebut disampaikan Arif menanggapi evaluasi koalisi pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak di parlemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu para pimpinan partai untuk membicarakan format ulang koalisi.

Dengan PDI-P, Presiden bertemu Puan Maharani selaku ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. Terkait isi pertemuan Puan dengan Presiden, Arif enggan berkomentar. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut akan dibicarakan di level DPP. Tegasnya, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan di luar pemerintahan, mengingatkan target-target pemerintah. "Kita berikan alternatif kebijakan, kita ingatkan target pemerintah tidak impor beras, mengapa sekarang impor beras?" lanjut Arif.

Menurutnya, bekerja mencapai target penurunan kemiskinan lebih penting ketimbang meributkan jatah kursi di kabinet. "Tapi kita akan bekerja terus, ini bukan masalah masuk kabinet atau tidak tapi bagaimana membangun Indonesia bersama," ujarnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

KESOMBONGAN SISTEM DEMOKRASI

Dewasa ini pihak penguasa dunia telah berhasil mempromosikan sistem hidup mereka, yakni Demokrasi, kepada seluruh negara yang ada di dunia, kecuali sedikit sekali yang masih mempertahankan sistem Kerajaan. Itupun sambil sistem Kerajaan yang tersisa hanya berjalan secara sangat seremonial dan simbolik. Sedangkan di dalam sistem sosial-politik riilnya, mereka memberlakukan sistem Demokrasi. Di antara contohnya ialah Kerajaan Malaysia, Kerajaan Britania Raya serta Keemiran Qatar.

Sistem demokrasi bertumpu kepada rakyat sebagai pemangku kedaulatan. Sedangkan sistem kerajaan bertumpu kepada kedaulatan di tangan satu orang, yaitu sang raja atau emir. Kedua-duanya jelas tidak on-line dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kedaulatan sepenuhnya di tangan Allah. Oleh karena itu pemimpin di dalam masyarakat Islam dijuluki Khalifah alias wakil. Seorang khalifah tidak dibenarkan untuk memimpin dengan anggapan bahwa dirinyalah yang berkuasa penuh. Ia harus selalu mengingat bahwa yang berkuasa pada hakekatnya Allah dan jika dirinya ingin dinilai memimpin dengan amanah berarti ia harus tunduk sepenuhnya kepada Hukum dan Kekuasaan Allah. Seorang khalifah tidak dibenarkan menjadi penentu legal dan illegalnya suatu urusan. Sebab penentuan akan hal ini sepenuhnya hak Allah. Dalam sistem kerajaan maka raja adalah penentu benar-salahnya suatu urusan.

Sehingga pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab seorang wanita memprotes kebijakan beliau yang memerintahkan kaum wanita agar membatasi nilai mahar yang ditetapkan kepada lelaki yang datang melamar. Alasan pembatasan itu, menurut Umar, karena sedang terjadi resesi ekonomi (masa paceklik). Lalu wanita tadi membacakan ayat Al-Qur’an di mana Allah memberikan kebebasan wanita untuk menetapkan nilai maharnya ketika dilamar. Maka Khalifah Umar langsung bekata: ”Astaghfirullah... Wanita itu benar dan Umar salah. Dengan ini saya cabut kebijakan yang baru saja saya keluarkan!” Subhanallah....! Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi rela mencabut kebijakan yang baru saja ia keluarkan hanya karena protes seorang warga-negara berupa seorang wanita! Tetapi, masalahnya di sini ialah bahwa wanita tersebut ber-hujjah dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga sang khalifah tidak bisa bersikap selain tunduk kepada hujjah wanita tersebut. Sebab pada hakikatnya Umar bukan sedang tunduk kepada wanita itu, melainkan ia tunduk kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Benar. Hal ini selaras dengan arahan Allah mengenai bagaimana sepatutnya seorang yang menjadi bagian dari ulil amri minkum memimpin masyarakat.

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri minkum (para pemimpin di antara kalian). Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS AnNisa ayat 59)

Pemimpin tertinggi dalam sistem Islam berkewajiban menegakkan budaya mengembalikan segenap urusan kepada Allah (Al-Qur’an) dan RasulNya (As-Sunnah). Bila sang pemimpin itu sendiri lupa, maka masyarakat berhak sekaligus berkewajiban mengingatkan pemimpin tersebut untuk kembali kepada Allah dan RasulNya. Dan seorang pemimpin adil lagi berjiwa amanah seperti Umar bin Khattab rela mengalahkan egonya daripada menentang Allah dan RasulNya. Sebab pada asalnya setiap orang beriman selalu mengarahkan egonya untuk tunduk kepada Allah.

Beberapa waktu yang lalu Somalia mengangkat seorang pemimpin yang berasal dari salah satu faksi ”Islamic Court”. Fraksi ini dikenal sebagai salah satu fraksi pejuang Islam (mujahidin) yang ingin Syariat Islam diberlakukan di bumi Somalia. Namun pengangkatan Sharif Ahmed sebagai Presiden Somalia disambut dengan skeptis oleh faksi-faksi pejuang lainnya. Pasalnya karena ia dicurigai sebagai ”pemimpin boneka barat”. Terbukti bahwa pengangkatannya saja dilangsungkan di luar bumi Somalia, yaitu di negara tetangga Djibouti.

Lalu dalam rangka merebut hati fraksi-fraksi pejuang tersebut, maka pemerintahan Sharif Ahmed mengusulkan pemberlakuan Hukum Islam ke Parlemen. Untuk selanjutnya ikuti kutipan berikut:

”Somalia's parliament unanimously approved Saturday a government proposal to introduce sharia, Islamic law, in the country, in a move aimed at appeasing Islamists waging a civil war since 1991. The approval by parliament was expected since March 10, when the cabinet appointed by new President Sheikh Sharif Ahmed also voted to establish sharia, or Islamic law. Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Experts said Ahmed's move undermined guerrillas who have been fighting the government and questioning his Islamic credentials. It would also please wealthy potential donors in Gulf nations.

Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament, said 343 MPs attended Saturday's session. "All of them voted 'yes' and accepted the implementation of sharia," he told reporters. "There was no rejection or silence, so from today we have an Islamic government." (Saturday, 18 April 2009 – Al Arabiya.net/English)

Sepintas, setiap muslim yang cinta akan Islam pasti menyambut berita di atas dengan sukacita. Betapa tidak? Di salah satu bumi Allah akhirnya diresmikan pemberlakuan hukum Islam alias hukum Allah. Tapi, kalau kita renungkan lebih dalam ada suatu permasalahan mendasar dalam kasus di atas. Mungkin untuk kaum muslimin yang menerima faham Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, niscaya mereka menerimanya sebagai suatu bukti betapa selarasnya sistem hidup Demokrasi dengan ajaran agama Islam . Mereka tentunya bakal menjadikan kasus Somalia ini sebagai penguat alias hujjah untuk semakin getol menyuarakan dan memperjuangkan Demokrasi sebagai solusi penegakkan Islam di abad modern ini.

Lalu dimana letak masalahnya? Saudaraku, coba ikuti baik-baik ucapan Osman Elimi Boqore, the deputy speaker of parliament. Ia mengatakan bahwa “…seluruh anggota memberikan suara “Iya” dan dapat menerima pemberlakuan Syariah...” Laa haula wa laa quwwata illa billah...! Coba renungkan kembali, saudaraku...! Betapa teganya mereka melakukan voting terhadap ide pemberlakuan Hukum Islam alias Hukum Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa...! Patutkah manusia yang diciptakan Allah kemudian menggelar sebuah majelis yang di dalamnya diajukan proposal mengenai perlu-tidaknya Hukum Allah diberlakukan? Baiklah, boleh jadi hasil yang muncul dalam kasus Somalia adalah 100% mendukung pemberlakuannya. Tapi tidakkah terfikir betapa sombong dan kurang ajarnya manusia-manusia yang hadir di dalam majelis tersebut sehingga sempat berani mempertanyakan kepada forum apakah mereka setuju atau tidak setuju akan pemberlakuan Hukum Allah?

Saudaraku, di sinilah letak inti permasalahan yang membedakan sistem Demokrasi dengan Sistem Islam. Di dalam sistem Demokrasi para wakil rakyat diberikan wewenang sedemikian besarnya sampai mereka diperkenankan untuk mempertanyakan apakah hukum bikinan Pencipta jagat raya patut atau tidak patut diberlakukan di tengah masyarakat. Sedangkan di dalam sistem Islam perkara ini sudah sangat jelas. Para wakil rakyat (baca: Ahlul halli wal aqd) hanya bertugas mem-breakdown Hukum Allah dalam implementasi riil. Sedangkan posisi awalnya ialah seluruh anggota Majelis Syuro wajib bersikap tunduk kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."(QS Al-Ahzab ayat 36)

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS Al-Maidah ayat 44)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."(QS Al-Maidah ayat 45)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS Al-Maidah ayat 47)

Pantaslah bilamana ada seorang pakar yang mengistilahkan sistem Demokrasi sebagai sebuah sistem yang fondasi dasar pemahamannya diwakili oleh kalimat ”Menuhankan manusia dan memanusiakan tuhan.” Dalam sistem Demokrasi aturan atau hukum Allah bisa ditawar-tawar seperti tawar-menawar dengan sesama manusia di pasar. Sedangkan bila keputusan sekumpulan manusia telah disepakati, maka sistem Demokrasi mewajibkan semua warga untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan itu seolah ia seperti wahyu yang turun dari Tuhan.

Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambaMu yang senantiasa tunduk kepadaMu. Jauhkanlah kami dari virus kesombongan sehingga kami tidak menolak hukum dan syariatMu dan tidak memandang hukum bikinan manusia sebagai hal yang lebih adil dan lebih bijaksana daripada dien-Mu. Amin ya Rabb.

Wallahu a’laam bish-showwaab.-

Bidang Hikmah 2010/2011

Selasa

Dijadikan Alat Politik, Prestasi PSSI Hancur

Dijadikan Alat Politik, Prestasi PSSI Hancur
(SUMBER : WWW.KOMPAS.COM)

Hancurnya prestasi sepak bola Indonesia dinilai merupakan dampak dijadikannya sepak bola alat kepentingan politik.

Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola Andi Bachtiar Yusuf dalam diskusi bertajuk "Sepakbola dan Peradaban: Melawan Status Quo di PSSI" di Kantor KontraS, Minggu (13/2/2011). Dalam diskusi ini hadir pula Sejarawan Universitas Indonesia, JJ Rizal dan budayawan Romo Benny Susetyo.

"Sepak bola kita semakin terbelakang karena digunakan alat kepentingan politik. Liga profesional juga seharusnya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kalau ada tiga tim yang kuat finansialnya biarkan saja berkompetisi, " tegas Andi.

"Padahal dulu, Jepang belajar dari liga perserikatan. Buktinya, sekarang mereka bisa maju," lanjutnya. Dikatakan Andi, sepak bola juga hancur tidak terlepas dari ketidakpedulian terhadap kemajuan sepak bola itu sendiri.

Pria yang berprofesi sebagai penulis ini mencontohkan ketidakpedulian terhadap sepak bola dengan terjadinya penggusuran beberapa stadion di Jakarta. "Saya enggak percaya sepak bola bisa maju kalau tidak ada yang peduli. Stadion UMS dan Menteng udah enggak ada. Sekarang Stadion Lebak Bulus mau digusur. Bagaimana Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia bila tidak diperhatikan infrastrukturnya. Masa suporter Jerman dan Brasil berantem gara-gara enggak ada angkot di Piala Dunia," bebernya.

Andi juga mengaku tidak yakin dengan pergantian Ketua Umum PSSI bisa membawa perubahan terhadap sepak bola nasional. Yang perlu dibenahi, kata Andi, adalah mental bangsa. "Kalau Nurdin Halid turun bisa ada perbaikan. Sama seperti Soeharto apakah ada perubahan," tegasnya.

Bidang Hikmah PK IMM FE Jaksel 2010/2011

PUSARAN ENERGI KEKUASAAN

PUSARAN ENERGI KEKUASAAN

Secara sederhana,ilmu politik memperkenalkan arti politik seperti yang diungkapkan ilmuwan klasik, Harold D Laswell bahwa politik hanyalah soal siapa, mendapat apa,dan dengan cara bagaimana. Ingin rasanya menolak pandangan Laswell ini. Apa betul politik dijalankan tanpa misi asketis sama sekali, tanpa misi kemanusiaan yang agung? Apa betul kemanusiaan bisa dan sudah dibunuh oleh keinginan untuk selalu berkuasa dan kemudian menindas kemanusiaan dari manusia – manusia lain?

Teori tentang kekuasaan dalam ilmu politik telah mengingatkan bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korup. Dan kekuasaan yang absolut, sudah pasti korup. Inilah tampaknya yang akan menjadi gejala kekuasaan di Indonesia saat ini, jika kekuasaan itu bertumpuk disatu tangan atau kelompok elite penguasa politik atau gabungan partai politik berkuasa. Di sini, seorang presiden memiliki peluang untuk menghindari sebagai orang yang ingin memegang kekuasaan dengan absolut.

Seorang presiden sebetulnya akan “cantik” jika mampu memainkan peran, seperti modifikasi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak hilang, hanya berubah bentuk jadi energi yang lainnya. Begitu juga dengan kekuasaan,tampaknya tidak akan berkurang atau hilang. Kekuasaan itu hanya berubah jumlah dan pengaruhnya dari satu tangan ke tangan lain.

Kekuasaan terkadang berpencaran sehingga menimbulkan hubungan kekuasaan yang punya kekuatan seimbang. Jika pihak lain tidak melakukan kerja politik, seperti memenuhi harapan rakyat dan melakukan kaderisasi, atau tidak memelihara jaringan pendukungnya, suara pendukung akan bisa direbut oleh partai lain yang menginginkan dukungan untuk diubah menjadi kekuatan yang punya legitimasi untuk membuat keputusan

Semuanya terkadang mengalir secara alami, tekadang juga dilakukan dengan pemaksaan, sehingga peta kekuatan berubah dan bahkan kekuatan itu bisa menumpuk disatu tangan penguasa atau kelompok elite. Pemaksaan disini jangan dibayangkan hanya sekedar dilakukan dibawah ancaman ujung laras senjata atau tajamnya belati, tetapi juga bisa dilakukan dengan iklan citra diri yang terus menerus menghajar kesadaran publik dan pengaruh yang dibangun dalam sebuah reputasi kepemimpinan. Paksaan ini juga bisa dilakukan dengan politik uang atau janji kesejahteraan yang tak kunjung terwujud.

Pada saat sebuah partai atau elite politik mampu menumpuk kekuasaan dalam satu tangan, ia akan mempunyai daya magnet yang luar biasa untuk menarik kekuatan politik lain bak bola salju yang menggelinding dari atas bukit menjadi kekutan yang semakin besar. Filsuf Nietzsche mengatakan, apa yang tidak berhasil menumbangkan penguasa, ia akan menjadi pendukung penguasa. Langkah seperti ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah semua pemimpin dan kader yang ada dan muncul dalam partai – partai adalah penganut demokrasi sejati atau sekedar peniru perilaku elite partai politik yang sebagian besar hanya mengejar kekuasaan, bangsa ini akan jadi saksinya.

Bidang Hikmah 2010/2011